Samarinda, natmed.id – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menyebutkan perlunya langkah cepat dan terukur untuk mengatasi krisis distribusi logistik di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Menurutnya, penyewaan helikopter oleh pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat menjadi solusi efektif di tengah keterbatasan akses darat maupun jalur sungai yang dangkal.
“Sekarang masyarakat Mahulu kekurangan bahan makanan. Tidak bisa lewat darat, lewat sungai juga dangkal, salah satunya hanya bisa pakai helikopter,” tutur Hasanuddin usai Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kaltim pada Jumat, 8 Agustus 2025.
Ia mengusulkan agar helikopter tersebut dapat digunakan bersama oleh Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kejati, hingga DPRD saat menghadapi situasi darurat.
Pendanaan, menurutnya, dapat dilakukan melalui sinergi pemerintah daerah dan CSR perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak.
“Bagusnya pemerintah daerah bersama Forkopimda menyiapkan helikopter untuk keperluan darurat seperti sekarang. Itu sebenarnya bisa disiapkan perusahaan lewat CSR, misalnya Gunung Bayan yang beroperasi di Mahulu atau Kubar perbatasan Kutim,” ujarnya.
Hasanuddin menegaskan bahwa penggunaan helikopter akan memangkas waktu distribusi bantuan. Selama ini, pengiriman logistik melalui jalur sungai membutuhkan proses panjang, termasuk memindahkan muatan dari kapal besar ke perahu kecil.
“Kasihan saudara-saudara kita. Sekarang terpaksa lewat sungai dan itu makan waktu,” katanya.
Terkait mekanisme pengadaan, ia menilai penyewaan helikopter dari pihak ketiga lebih realistis dibanding pembelian langsung.
“Kalau sewa, perawatan bisa dilakukan oleh pihak penyedia. Kalau dipakai bersama, bebannya lebih ringan,” tutur politisi Golkar itu.
Ia mengingatkan bahwa pada masa Penjabat Gubernur Akmal Malik, Pemprov Kaltim pernah menyewa helikopter selama tiga bulan. Saat banjir bandang melanda, bantuan dapat segera dikirimkan ke lokasi terdampak. Namun kini, Kaltim tidak lagi memiliki armada udara operasional karena helikopter milik Polda sedang dalam perbaikan.
“Waktu banjir bandang tahun lalu, kita cepat pakai helikopter karena memang ada yang disewa. Sekarang tidak punya, jadi harapan saya ke depan pemerintah daerah dan Forkopimda bisa bekerja sama,” ujarnya.
Selain transportasi udara, Hasanuddin juga menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang belum memadai di Kaltim. Kerusakan jalur darat masih ditemukan di berbagai arah, baik menuju utara, barat, maupun timur provinsi.
“Kita punya daerah-daerah perbatasan yang infrastruktur jalannya rusak. Mau ke utara rusak, ke barat rusak, ke timur banyak rusak. Jadi memang masih banyak kendala,” ucapnya.
Ia berharap program pembangunan jalan yang menjadi prioritas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dapat terealisasi pada 2026 mendatang. Dengan perbaikan akses darat, distribusi logistik ke daerah perbatasan diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada transportasi udara.
