Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Hartono Basuki mengatakan, kesenjangan fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Paser masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk segera dibenahi demi menjamin akses pelayanan yang adil dan merata bagi seluruh warga.
Dalam keterangan kepada wartawan pada Senin, 30 Juni 2025, Hartono menyoroti langsung minimnya infrastruktur rumah sakit di Kabupaten Paser.
Ia menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan di daerah tersebut belum layak disebut memadai karena masih ada rumah sakit umum daerah yang belum dilengkapi peralatan penting seperti CT scan.
“Seperti di Paser, ada rumah sakit umum daerah yang belum punya alat yang lengkap sehingga pasiennya dirujuk ke Balikpapan, sementara jarak tempuhnya jauh,” ungkap Hartono.
Hartono yang duduk di Komisi IV DPRD Kaltim dan membidangi urusan kesejahteraan rakyat, menekankan bahwa alat kesehatan semacam CT scan bukanlah fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar dalam sistem layanan medis modern. Tanpa alat tersebut, masyarakat terpaksa menempuh perjalanan yang tidak sebentar hanya untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.
Jarak tempuh dari wilayah Paser ke Balikpapan yang cukup jauh, menurutnya, rawan memperburuk kondisi pasien dan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa.
Beralih ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Hartono justru melihat potret yang berbeda. Menurutnya, layanan kesehatan di PPU saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, bahkan cenderung lebih baik dibandingkan daerah sekitarnya.
Hal ini, ia sebut, tidak terlepas dari pengaruh kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berlokasi di kabupaten tersebut. Salah satu indikasi kemajuan itu terlihat dari keberadaan Rumah Sakit Hernia yang menjadi pusat rujukan baru bagi masyarakat sekitar.
“Pelayanan kesehatan di PPU cukup bagus karena ada Rumah Sakit Hernia,” ujarnya.
Meski demikian, Hartono menilai penting untuk tidak membiarkan jurang perbedaan pelayanan kesehatan antara dua kabupaten bertetangga itu terus melebar.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kekuatan fiskal masing-masing daerah, terutama bagi kabupaten seperti Paser yang juga merupakan daerah asal pemilihannya (dapil), di mana keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar aktif memberikan dukungan melalui skema bantuan keuangan provinsi (benkeu).
Menurutnya, benkeu bukan sekadar bentuk transfer anggaran, melainkan instrumen penting untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim, tanpa terkecuali.
Hartono menambahkan, pihaknya di Komisi IV akan terus mendorong agar alokasi benkeu untuk sektor kesehatan diprioritaskan dalam pembahasan anggaran tahun mendatang.
Ia berharap komitmen pemerintah provinsi benar-benar diwujudkan dalam langkah konkret di lapangan. Hartono juga menilai bahwa belanja sektor kesehatan bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur ke depan.
