Samarinda, Natmed.id – Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan sejumlah program strategis tetap berjalan meski APBD tahun depan mengalami perampingan akibat pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Untuk menutup kebutuhan, instansi ini mulai mengalihkan pembiayaan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala DPTPH Kaltim Siti Farisyah Yana mengatakan bahwa pihaknya ikut terdampak pemangkasan anggaran. Meski enggan menyebutkan besarannya, ia menegaskan bahwa seluruh program utama yang sudah disusun tetap dapat dilaksanakan melalui penyesuaian pembiayaan.
“Dengan efisiensi ini, kita memberi ruang untuk mengusulkan anggaran yang tersedia ke kementerian. Jadi nanti mungkin bukan dari APBD, tapi dari APBN,” kata Yana, Selasa 9 Desember 2025.
DPTPH mulai memetakan sejumlah program yang pembiayaannya dialihkan ke pusat. Salah satunya adalah program cetak sawah seluas 20 ribu hektare yang dijadwalkan berjalan tahun depan. Menurut Yana, kegiatan itu telah dipastikan mendapatkan alokasi dari APBN.
“Untuk tahun depan masih ada cetak sawah kita, 20.000 hektare yang pembiayaannya dari APBN,” ujarnya.
Selain cetak sawah, bantuan untuk laboratorium ketahanan pangan juga termasuk dalam program yang dibiayai APBN. Yana menyebut langkah ini menjadi solusi agar kegiatan prioritas tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas program, meski volume kegiatan harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Menyikapi perampingan anggaran, DPTPH memilih melihat situasi ini sebagai momentum untuk berbenah. Yana menilai bahwa keterbatasan anggaran dapat mendorong instansi bekerja lebih efisien dan inovatif.
“Kalau justru kita banyak uang, itu kita malah terbuai. Jadi ini saatnya kita membenahi itu,” tuturnya.
Melalui skema pembiayaan baru ini, DPTPH berharap program pertanian di Kaltim tetap berjalan stabil, terutama pada sektor yang menjadi prioritas ketahanan pangan daerah.
