Samarinda,Natmed.id – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor meminta skema pembagian dana bagi hasil antara pusat dan daerah bisa dikaji kembali dengan porsi yang lebih adil agar pembangunan daerah tak tertinggal dengan di pusat.
“Paling tidak porsi pembagiannya 40:60 atau 50:50,” minta Isran.
Hal itu dikatakan Isran dalam forum Pra Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (27/10/2022).
“Dulu saya usulkan APBN yang dikelola pusat 30 persen dan 70 persen diserahkan ke daerah atau Rp700 triliun dikelola pusat, Rp2.000 triliun ke daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, jika sistem seperti itu diterapkan, daerah akan memiliki kapasitas keuangan yang baik dalam melaksanakan pembangunan, sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan. Terlebih kontribusi daerah dalam hal penerimaan negara cukup besar.
Ia pun mencontohkan negara Cina yang memiliki kebijakan pembagian keuangan negara yang lebih besar ke daerah-daerah hingga 70 persen.
Kebijakan negara Cina itu disebut Isran berdampak terhadap pembangunan di daerah yang tidak tertinggal dari pusat negara.
“Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pembangunan di Beijing dan di daerah di luar karena daerah diberi kewenangan,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pakar APPSI Ryaas Rasyid menyebut salah satu basis penyelenggaraan pemerintahan adalah kewenangan.
Maka jika suatu daerah tidak mempunyai kewenangan, daerah jadi tidak memiliki kreativitas dalam membangun.
“Bahkan bisa melanggar aturan nanti,” sebutnya.
Ia menjelaskan, aturan kewenangan merupakan inti dari suatu proses distribusi dan alokasi kekuasaan yang disebut otonomi daerah.
Dalam kaitan itu, pemulihan ekonomi daerah bisa berasal dari bantuan pusat atau pemberdayaan ekonomi daerah dari sumbernya sendiri.
“Ini akan menjadi beban pemerintahan mendatang, yang kita harapkan berani merombak ini (kebijakan perimbangan),” ucapnya.
Ia mengkritisi, selama ini otonomi terkesan jalan di tempat bahkan mundur. Untuk itu, diperlukan strategi pemulihan ekonomi berdasarkan kewenangan dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan.
Nampak hadir dalam Pra Rakernas APPSI, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Syirajudin serta sejumlah kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltim.
