Samarinda, Natmed.id – Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (Geram), dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Mulawarman (Unmul), menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polresta Samarinda pada Senin, 2 Maret 2026.
Ketua BEM KM Unmul Hiththan Hersya Putra dalam pernyataannya menegaskan bahwa aksi ini merupakan respons atas rentetan insiden yang menunjukkan betapa bobroknya instansi Polri saat ini.
Momentum ini dipicu oleh tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi yang telah terjadi di nusantara, sehingga menyulut api perlawanan mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia.
Hiththan menyampaikan narasi yang sangat keras terkait kondisi internal kepolisian. Ia menilai bahwa upaya perbaikan atau reformasi di tubuh Polri tidak memberikan dampak nyata bagi perlindungan rakyat.
“Reformasi Polri sepertinya hanya sebuah angan-angan belaka yang tidak kemudian bisa memberikan harapan nyata untuk kita. Untuk itu, karena reformasi telah mati, maka tidak ada langkah lain selain revolusi,” tegas Hiththan.
Pernyataan ini merujuk pada kekecewaan mendalam terhadap kinerja Polres, Polda, hingga tingkat Mabes Polri.
Massa aksi membawa sejumlah tuntutan spesifik yang ditujukan kepada pimpinan kepolisian di Kota Samarinda. Dalam pernyataan sikapnya, Geram menyampaikan tujuh poin tuntutan, yakni:
1. Menuntut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya.
2. Menghapus total dwifungsi Polri dalam ranah sipil.
3. Menghentikan kekerasan, kriminalisasi, dan tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
4. Memproses secara pidana, bukan hanya etik atau disiplin, anggota polisi yang terbukti melanggar hukum tanpa adanya praktik saling melindungi (esprit de corps).
5. Membebaskan seluruh tahanan yang mereka sebut sebagai “tahanan perang kelas”.
6. Melakukan evaluasi total terhadap institusi Polri.
7. Mendesak Komisi Kepolisian atau tim reformasi Polri untuk membuka hasil dan peta jalan reformasi secara transparan serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil.
Aksi ini bukan sekadar protes satu hari. Hiththan memastikan bahwa selama api semangat mahasiswa masih menyala, mereka akan terus turun ke jalan setiap minggunya.
Selain masalah kepolisian, Geram juga konsisten menyuarakan isu-isu krusial lainnya seperti, menuntut keadilan bagi mereka yang dikriminalisasi karena pandangan politiknya.
Kemudian, mengkritisi apa yang mereka sebut sebagai kebobrokan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
