Kukar, Natmed.id – Sejumlah infrastruktur pelayanan publik di Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengalami kerusakan cukup parah.
Mulai dari kantor desa, balai pertemuan, hingga gedung sekolah banyak yang tidak lagi layak pakai. Hal ini berdampak langsung pada kelancaran pelayanan dan aktivitas sosial masyarakat.
Camat Kota Bangun Darat Julkifli mengatakan bahwa kondisi ini sudah mengganggu kenyamanan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dampaknya pelayanan publik terhambat, kenyamanan warga terganggu, dan kegiatan sosial masyarakat sulit dilakukan secara maksimal,” ujarnya kepada MSI Group, Kamis, 3 April 2025.
Julkifli menjelaskan bahwa kantor desa yang sempit, puskesmas dengan atap bocor, serta balai pertemuan yang roboh menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Karena itu, pihak kecamatan telah mengajukan usulan rehabilitasi dan pembangunan sejumlah gedung pelayanan publik ke pemerintah daerah.
“Kami mengajukan usulan rehabilitasi dan pembangunan gedung pelayanan publik agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal,” tambahnya.
Beberapa proyek prioritas yang diusulkan antara lain pembangunan balai pertemuan umum (BPU) baru di Desa Sumber Sari yang sebelumnya roboh. Selain itu, penyelesaian pembangunan BPU di Desa Sari Nadi yang belum dapat digunakan secara optimal.
Selain itu, kantor sekretariat bersama kecamatan yang digunakan oleh organisasi seperti PKK, Dharma Wanita, dan Pramuka juga diusulkan untuk direhabilitasi karena belum memiliki gedung yang representatif.
Untuk pelayanan pemerintahan desa, Kantor Desa Benua Baru menjadi perhatian utama karena kerap terendam banjir. Akibatnya, pelayanan administrasi masyarakat terganggu.
Tak hanya fasilitas pemerintahan, sektor pendidikan juga jadi sorotan. Gedung SDN 033 Kota Bangun yang dibangun sejak 1985 kini mengalami kerusakan berat di enam ruang kelas.
Sementara itu, ruang kelas di SDN 012 Desa Sedulang dan SDN 026 Desa Kota Bangun III juga membutuhkan rehabilitasi. SMP Negeri 9 Kota Bangun pun dinilai tak lagi layak karena masih menggunakan konstruksi kayu yang sempit dan mulai rapuh.
“Kami berharap usulan ini mendapat perhatian dan nantinya bisa direalisasikan demi kepentingan masyarakat,” pungkas Julkifli.
Usulan rehabilitasi tersebut kini dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah kabupaten (pemkab), guna menentukan skala prioritas dan pengalokasian anggaran.
Pihak Kecamatan Kota Bangun Darat berharap dukungan konkret dari Pemkab Kukar agar layanan publik dan pendidikan di wilayah ini bisa berjalan lebih baik. (Adv)
