Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Advertorial DPRD Kaltim

Dewan Minta Pemprov Kaltim Buka Kanal Komunikasi Interaktif Terkait Gratispol

1 Juli 2025
in DPRD Kaltim
A A
Dewan Minta Pemprov Kaltim Buka Kanal Komunikasi Interaktif Terkait Gratispol

Teks: Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menegaskan pentingnya transparansi dan komunikasi yang efektif terkait program bantuan pendidikan tinggi Gratispol yang saat ini masih menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa dan masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam dialog publik bertajuk Ngobrol Santai Perkara Isu, Arah Baru Pembangunan Pendidikan Kaltim yang berlangsung di Teras Samarinda, Sarkowi mengangkat masalah simpang siurnya informasi mengenai berbagai aspek bantuan pendidikan ini.

Menurut Sarkowi, ketidakjelasan terkait syarat penerimaan, mekanisme pencairan dana, serta cakupan bantuan membuat para calon penerima merasa ragu bahkan cemas.

Ia menilai, masalah utama yang harus segera diperbaiki adalah keterbukaan akses informasi agar seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa, dapat memahami proses dengan gamblang dan tanpa penafsiran yang keliru.

“Persoalan di Gratispol ini sebetulnya ada pada Informasi yang simpang siur. Harusnya akses dibuka seluas-luasnya. Masyarakat, terutama mahasiswa, perlu tahu mekanisme yang jelas. Jangan hanya ‘katanya-katanya’,” tegasnya pada Senin, 30 Juni 2025.

Sarkowi menjelaskan bahwa meskipun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi sudah resmi disahkan, sosialisasi mengenai aturan tersebut belum berjalan efektif.

Hal ini menyebabkan banyak pihak masih belum paham mengenai tahapan pendaftaran, pihak yang bertanggung jawab dalam penyeleksian penerima, perbedaan antara Bantuan Kuliah Tunggal (BKT) lama dengan penerima baru, hingga cara pelajar dari keluarga berpenghasilan rendah mengakses dana tersebut.

Menanggapi hal itu, Sarkowi memberikan rekomendasi agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka jalur komunikasi interaktif yang memanfaatkan platform media sosial populer seperti TikTok, Instagram Live, dan YouTube Livestream.

Melalui kanal tersebut, masyarakat bisa langsung bertanya dan mendapatkan jawaban dari perwakilan Dinas Pendidikan Kaltim maupun Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltim secara real time.

“Sekarang ini dunia mahasiswa ada di media sosial. Saya sarankan, Pemprov bikin live tiktok atau Instagram, buka tanya jawab. Itu jauh lebih efektif daripada nunggu orang datang ke kantor,” tuturnya.

Langkah ini dianggap penting untuk menghilangkan kekhawatiran dan mengurangi spekulasi yang kerap muncul di media sosial akibat minimnya informasi yang jelas.

Selain itu, transparansi juga dapat dijaga dengan pengumuman data penerima bantuan secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai status kelayakan, batasan geografis dan ekonomi, serta prosedur pencairan dana secara langsung.

Sarkowi menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya soal aspek teknis, melainkan bagian fundamental dari tata kelola pemerintahan daerah yang modern sekaligus cerminan integritas kebijakan publik.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak membiarkan ketidakjelasan memicu asumsi negatif yang tidak berdasar.

“Kita jangan biarkan orang bertanya-tanya dan akhirnya bikin asumsi sendiri. Sosialisasi itu bukan hanya tugas teknis, tapi bagian dari pelayanan publik,” ujarnya.

Sarkowi mengimbau agar para mahasiswa dan masyarakat terlebih dahulu memahami Pergub terkait bantuan pendidikan ini sebelum membuat penilaian atau berdebat di ruang publik.

Ia membuka ruang untuk evaluasi bersama jika memang ditemukan kendala dalam pelaksanaan program, dengan harapan diskursus yang berkembang dapat lebih objektif dan konstruktif.

“Ayo, dibaca dulu Pergub-nya, baru kita diskusi. Kalau ada masalah pelaksanaan, kita evaluasi bersama. Tapi jangan gegabah,” tutupnya.

Tags: DPRD KaltimProgram GratispolSarkowi V Zahry
natmed

natmed

Baca Juga

Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan

Fraksi PKS Kaltim Usulkan Strategi Penanganan Karhutla ke Pusat

19 Oktober 2026
3.3k

Gratispol Melaju Cepat, Koordinasi Jadi Kunci

8 Juni 2026
3.2k
Internet Gratis Nyaris Tuntas, Kini Listrik Jadi Tantangan Terberat

Internet Gratis Nyaris Tuntas, Kini Listrik Jadi Tantangan Terberat

7 Juni 2026
3.2k
Golkar Kaltim Usul Konsultasi ke Kemendagri Terkait Mekanisme Hak Pengawasan DPRD

Golkar Kaltim Usul Konsultasi ke Kemendagri Terkait Mekanisme Hak Pengawasan DPRD

18 Mei 2026
3.2k
Next Post
Damayanti Desak Penguatan Perlindungan Anak Pasca Dugaan Pelecehan Seksual di Sekolah

Damayanti Desak Penguatan Perlindungan Anak Pasca Dugaan Pelecehan Seksual di Sekolah

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.