Samarinda, natmed.id – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kalimantan Timur menyampaikan laporan hasil kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-28 yang berlangsung pada Senin, 4 Agustus 2025.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar mengungkap sebanyak 515 aspirasi yang berhasil dihimpun dari masyarakat, yang tersebar di delapan kabupaten dan kota, meliputi 49 kecamatan serta 74 desa dan kelurahan melalui 168 titik pertemuan.
Juru bicara Fraksi Golkar, Apansyah, menjelaskan bahwa laporan tersebut menjadi cerminan langsung dari permasalahan dan harapan masyarakat di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
Fraksi Golkar menekankan bahwa infrastruktur masih menjadi keluhan paling dominan yang disampaikan warga, mulai dari kerusakan jalan penghubung antarwilayah, permintaan semenisasi lingkungan, normalisasi sungai, hingga kebutuhan akan penerangan jalan umum.
“Jalan penghubung antarkampung masih banyak yang memprihatinkan. Warga juga meminta penyelesaian pembangunan dermaga, hingga pemecah ombak di wilayah pesisir seperti Pulau Derawan,” terang Apansyah saat membacakan laporan.
Selain infrastruktur, bidang pendidikan turut mendapat sorotan. Sejumlah warga mempertanyakan kejelasan implementasi program pendidikan gratis, Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Apansyah, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh teknis pelaksanaan, syarat, maupun cakupan bantuan yang diberikan dalam program tersebut.
“Warga ingin kejelasan. Mereka ingin tahu, apakah benar semua komponen biaya ditanggung. Apakah berlaku untuk semua jenjang dan wilayah,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, Fraksi Golkar menerima keluhan terkait pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dianggap masih belum maksimal.
Di samping itu, kebutuhan akan peningkatan sarana kesehatan di wilayah terpencil seperti posyandu untuk balita dan lansia, puskesmas pembantu, ambulans, dan pos kesehatan menjadi bagian penting dari masukan masyarakat.
Masalah ketenagakerjaan dan ekonomi lokal pun turut mengemuka. Fraksi Golkar mencatat adanya desakan agar pemerintah daerah bersama pelaku industri memberi ruang lebih besar kepada tenaga kerja lokal.
Pelatihan keterampilan dan penyediaan akses pasar serta modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi harapan masyarakat demi memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
“Pemuda usia produktif perlu pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan kerja lokal. Perlu sinergi nyata antara Pemprov dan swasta,” lanjut Apansyah.
Kebutuhan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan juga turut diangkat dalam laporan. Permintaan atas alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit unggul, serta penguatan kelembagaan nelayan menjadi catatan penting yang tidak bisa diabaikan dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Sementara itu, dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, masyarakat menyuarakan pentingnya upaya mitigasi bencana kebakaran, perbaikan pengelolaan sampah, serta peningkatan keamanan lingkungan melalui pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan.
Di samping itu, mereka juga mengusulkan rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan fasilitas ibadah, sarana olahraga, hingga dukungan terhadap aktivitas seni dan budaya.
“Semua usulan ini akan kami formulasikan ulang dalam bentuk program dan nomenklatur pembangunan daerah. Ini akan menjadi bahan pokok pikiran DPRD Kaltim untuk musrenbang RKPD tahun berikutnya,” sebutnya.
Apansyah menambahkan bahwa laporan tersebut sebagai wujud tanggung jawab politik terhadap konstituen sekaligus bentuk komitmen dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh unsur pimpinan DPRD Kaltim dan dihadiri seluruh anggota dewan, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, perangkat daerah, serta tamu undangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
