Samarinda,Natmed.id–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) membahas kinerja pelaksanaan visi misi gubernur yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Anggota Komisi III Syafruddin mengatakan bahwa pihaknya ingin mengoneksikan apakah program dari dinas-dinas sudah sesuai dengan visi misi gubernur atau belum.
“Ternyata benar setelah kunjungan kerja lapangan dari tim pansus, masih jauh dari harapan visi misi RPJMD itu sendiri,” ungkap Syafruddin kepada para wartawan di Gedung E DPRD Provinsi Kaltim, beberapa hari lalu.
Oleh karena itu panitia khusus (pansus) tegas dan akan merekomendasi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak mampu mengejar target RPJMD akan diberi hukuman.
“Nanti bisa aja merekomendasikan kepala OPD A harus diganti. Begitu juga sebaliknya misalkan kepala OPD yang berprestasi dan program kerjanya sesuai dengan visi misi kita akan memberikan penghargaan,” tambah Syafruddin.
Tetapi sejauh ini belum ada OPD yang bekerja maksimal. Hal itulah yang membuat visi misi ini sulit diwujudkan.
Syafruddin juga menyinggung rencana untuk merevisi RPJMD. Dia mengatakan, sampai hari ini pihaknya belum menerima perubahan RPJMD.
Prinsipnya DPRD menunggu dokumen perubahan RPJMD. Dari Musrenbang Perubahan RPJMD yang digelar di beberapa waktu lalu oleh Pemprov Kaltim, perubahan RPJMD ini bahkan menghasilkan 7 agenda pembangunan untuk menerjemahkan visi misi dan arahan gubernur.
Terdiri atas peningkatan daya saing sumber daya manusia, pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi, penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan, pemerataan, dan peningkatan konektivitas pusat-pusat produksi.
Menurutnya, perubahan RPJMD sekarang hanya sebatas wacana belum ada kepastian. Tetapi pola kerja dari Pansus LKPJ akan sangat tegas untuk memberikan sanksi terhadap kepala OPD yang belum mampu menjalankan program sesuai dengan visi misi gubernur.
“Melalui RDP hari ini diharapkan bisa menemukan kesepakatan apa yang menjadi prioritas harus diarahkan ke visi dan misi gubernur,” pungkasnya.
