Pasuruan, Natmed.id – Kalangan akademisi dan mahasiswa di Kota Pasuruan menggelar diskusi publik bertajuk “Bedah Kebijakan: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” sebagai ruang refleksi dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan nasional Minggu siang 9 November 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo bersama sejumlah akademisi dan tokoh muda.
Acara diselenggarakan oleh Aliansi Cendekiawan Mahasiswa Pasuruan dan berlangsung di salah satu ruang publik pendidikan di kota setempat. Diskusi ini mengusung tema “Menjahit Kebijakan Nasional dengan Kebutuhan Lokal: Tinjauan Kritis Mahasiswa atas Satu Tahun Pemerintahan”, dengan harapan memberikan pandangan akademis terhadap arah kebijakan pemerintah pusat.
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menilai pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang mampu menjawab persoalan lokal dengan dukungan strategis dari pemerintah pusat.
“Kami di daerah sangat merasakan dampak langsung dari setiap kebijakan nasional. Maka, komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Adi Wibowo.
Diskusi juga menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar kebijakan publik, di antaranya Gus H Nailurrochman, Rohani Siswanto, Dr Moch Mubarok Muharam, serta Dr Mochammad Taufiq. Mereka membahas efektivitas kebijakan pemerintah selama setahun terakhir dari berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan.
Dalam paparannya, Dr Mubarok menilai kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran perlu memperkuat sisi implementasi agar tidak berhenti pada tataran wacana.
“Setiap kebijakan nasional harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat kecil dan bagaimana daerah diberi ruang berinovasi,” katanya.
Sementara itu, Gus Nailurrochman menyoroti pentingnya partisipasi publik dan kolaborasi antara mahasiswa serta pemerintah dalam menyusun agenda pembangunan. Ia menilai kritik konstruktif dari mahasiswa perlu dipandang sebagai bentuk kontribusi bagi negara, bukan sekadar oposisi.
Diskusi berlangsung interaktif, dipandu oleh Erdogan Thayyib selaku moderator yang juga Founder Ruang Publik. Mahasiswa dari berbagai kampus di Pasuruan turut aktif memberikan pandangan dan pertanyaan terkait arah kebijakan nasional di bidang sosial, pendidikan, dan ketahanan pangan.
Koordinator Aliansi, M Ubaidillah Abdi menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi refleksi penting bagi mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. “Kami ingin memastikan suara mahasiswa tetap hadir dalam proses evaluasi kebijakan nasional,” ujarnya.
Ketua pelaksana, M Qomaruddin, menambahkan bahwa diskusi semacam ini akan digelar secara berkala agar sinergi antara pemuda, akademisi, dan pemerintah terus terjalin.
“Kami tidak hanya ingin mengkritisi, tetapi juga memberi solusi berbasis data dan realitas di daerah,” ucapnya.
Steering Committee, Siti Nikmatul Ilmi menegaskan bahwa bedah kebijakan ini merupakan langkah awal membangun kesadaran kritis generasi muda terhadap arah pembangunan nasional. Ia berharap forum ini menjadi ruang kolaboratif yang mendorong kebijakan berpihak pada rakyat.
Kegiatan berakhir dengan rekomendasi hasil diskusi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan pusat. Rekomendasi tersebut berisi masukan tentang penguatan kebijakan daerah, peningkatan kualitas layanan publik, serta strategi menghadapi tantangan pembangunan di tahun-tahun mendatang.
