Kubar, natmed.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Ekti Imanuel meninjau secara langsung progres pembangunan Jalan Penghubung Tering–Ujoh Bilang, Rabu, 13 Agustus 2025.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan pekerjaan infrastruktur strategis tersebut berjalan sesuai target dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah pedalaman.
Peninjauan mencakup pekerjaan pada Segmen I hingga Segmen IV, yang menjadi jalur vital penghubung antara Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu)
Proyek ini diharapkan mampu membuka keterisolasian daerah, mempermudah akses mobilitas warga, dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Kaltim.
Ekti datang bersama perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kaltim serta pihak kontraktor pelaksana.
Ia memeriksa langsung progres fisik di lapangan, mengecek ketersediaan material, dan mendengarkan penjelasan teknis dari pihak terkait mengenai kendala yang dihadapi.
“Proyek ini sudah berkontrak. Ada yang sudah berjalan dua bulan, ada yang baru satu bulan. Fokus kami adalah memastikan kesiapan kontraktor, terutama terkait material seperti batu split, semen, pasir, besi, dan ready mix. Dari hasil tinjauan, semua pihak menyatakan siap menyelesaikan pekerjaan sesuai target,” ujar Ekti.
Ia menjelaskan, total panjang jalan yang tengah dibangun dari Segmen I hingga IV mencapai sekitar 26 kilometer. Ekti menekankan pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu, mengingat seluruh kontrak berakhir pada 31 Desember 2025.
“Kami tekankan bahwa waktu kerja harus dimaksimalkan. Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi urat nadi akses Mahakam Ulu. Jika 26 kilometer ini tembus tahun ini, maka sisa ruas menuju Ujoh Bilang tinggal sedikit. Ini akan sangat menentukan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik ke depan,” katanya.
Pembangunan dibagi dalam empat segmen yang masing-masing dikerjakan oleh kontraktor berbeda. Untuk itu, Ekti menilai koordinasi antar pihak mutlak dilakukan.
Ia juga mengingatkan peran konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memastikan kualitas pekerjaan sesuai kontrak dan standar teknis.
“Kami minta konsultan pengawas dan PPK menjalankan fungsi pengawasan sesuai kontrak dan standar teknis. Semua material sudah tersedia di lokasi, termasuk batching plant. Tinggal bagaimana memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan selesai tepat waktu,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Ekti menyampaikan akan melakukan monitoring kembali pada Oktober mendatang. Ia juga menyebut Wakil Gubernur Kaltim telah berkomunikasi dengannya untuk ikut serta dalam peninjauan berikutnya.
“Ini menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
