Samarinda, natmed.id – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi berganti. Edy Suharto dilantik menggantikan pejabat sebelumnya, Felix Joni Darjoko, pada Senin, 30 Juni 2025, di Gedung Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim.
Seremoni pengukuhan tersebut menandai peralihan tongkat estafet pengawasan keuangan dan pembangunan daerah, yang memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Acara ini juga menjadi momentum penegasan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam mendorong sinergi dengan lembaga auditor internal pemerintah.
Gubernur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan di tingkat daerah. Ia menyatakan bahwa kehadiran BPKP harus menjadi katalisator dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran.
“Tujuan utama adalah memastikan bahwa anggaran tepat sasaran, tepat guna, transparan, dan akuntabel,” tegas Rudy.
Ia juga menambahkan bahwa pengawasan keuangan bukan hanya soal audit, tetapi juga pembinaan menyeluruh terhadap SKPD dan BPD di daerah. Rudy juga menekankan bahwa BPKP bukan sekadar auditor teknis, melainkan mitra strategis pemerintah daerah.
“Kita ingin pastikan tidak ada penyalahgunaan, baik kewenangan maupun anggaran. BPKP harus jadi mitra sejati dalam pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Edy Soeharto selaku Kepala Perwakilan BPKP Kaltim yang baru menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan agenda prioritas lembaga, termasuk mengawal program nasional dan daerah.
“Di mana pun kami ditugaskan, kami bekerja dalam arahan yang jelas. Kami mengawal program prioritas nasional presiden, dan di daerah. Kami juga mendukung program strategis gubernur,” ucap Edy usai acara.
Edy juga menyoroti pentingnya peningkatan pengendalian intern pemerintah dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai kunci meraih dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
“Kesadaran dari semua pejabat daerah untuk mematuhi peraturan sangat penting. Jika itu dilakukan, pelaksanaan program bisa berjalan efisien dan efektif, dan keamanan aset daerah pun terjamin,” ungkapnya.
Acara tersebut turut dihadiri jajaran BPKP Pusat, pejabat Pemprov Kaltim, serta perwakilan dari instansi pengawas internal pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
Untuk diketahui, Edy Suharto sebelumnya menjabat sebagai pejabat struktural di lingkungan BPKP Pusat. Ia menggantikan Felix Joni Darjoko yang telah menyelesaikan masa tugasnya sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kaltim.
Penguatan sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah menjadi harapan besar di tengah tuntutan publik akan transparansi, efektivitas anggaran, serta percepatan realisasi belanja yang masih rendah. Hingga akhir Juni 2025, realisasi rata-rata belanja pemerintah daerah di Kaltim masih di bawah 50 persen.
Gubernur pun menargetkan percepatan belanja hingga minimal 20 persen dalam waktu satu bulan ke depan, dengan pengawasan ketat dari lembaga seperti BPKP agar program pembangunan benar-benar berdampak dan akuntabel.
