Samarinda, natmed.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana menyebutkan, hingga saat ini Kabupaten Paser masih menghadapi persoalan mendasar yang belum juga tuntas, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ekonomi masyarakat.
Penilaian itu ia sampaikan berdasarkan pengalamannya selama dua periode menjadi legislator yang secara rutin menjadikan Paser sebagai titik reses.
Dalam keterangannya, Yenni mengatakan bahwa setiap kali turun ke masyarakat, persoalan yang dikeluhkan nyaris tidak berubah.
Ia menyebut empat hal yang terus-menerus menjadi aspirasi warga, yakni terkait layanan pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastruktur dasar, serta kebutuhan ekonomi seperti alat pertanian dan perikanan.
“Kalau reses saya pasti ke Paser, selalu itu-itu aja yang jadi keluhan masyarakat: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sama kebutuhan ekonomi seperti alat tangkap, pupuk, mesin,” ujar Yenni saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, belum lama ini.
Yenni menjelaskan bahwa masyarakat pesisir di wilayah tersebut kerap mengeluhkan keterbatasan alat tangkap ikan bagi nelayan, serta akses yang belum memadai terhadap pelayanan dasar.
Di sektor pertanian, permintaan yang paling banyak datang adalah bantuan pupuk dan peralatan mesin yang dianggap dapat mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
“Nelayan pasti minta alat tangkap, petani minta pupuk dan mesin itu yang sering muncul. Saya turun ke pesisir dan memang kebutuhannya itu yang belum terjawab,” katanya.
Selain itu, kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan dasar juga terus disuarakan masyarakat dalam berbagai pertemuan tatap muka.
Tidak sedikit warga yang mengeluhkan kondisi sekolah yang belum layak, serta sulitnya akses menuju layanan kesehatan, khususnya di daerah yang jauh dari pusat kota.
“Namanya kabupaten itu pasti butuh pembangunan. Jembatan longsor, banjir belum tertangani, listrik juga belum merata. Itu enggak berubah dari dulu,” tuturnya.
Ia mengakui bahwa berbagai persoalan yang disampaikan warga sudah tercatat dan sebagian telah masuk dalam pengusulan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi.
Namun, Yenni menekankan bahwa penyelesaian tidak bisa dilakukan secara serempak, mengingat keterbatasan anggaran dan mekanisme prioritas yang harus dijalankan secara bertahap.
“Dari periode pertama sampai sekarang, isinya ya begitu. Tapi kan semua harus pelan-pelan, mana yang bisa dulu. Enggak bisa langsung semua dijawab,” jelasnya.
Menurutnya, skema Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kaltim menjadi instrumen penting dalam menjawab kebutuhan daerah-daerah yang memiliki keterbatasan fiskal. Dengan alokasi yang tepat, Bankeu dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan mendasar di kabupaten/kota, termasuk di Paser.
“Bankeu itu penting banget buat bantu daerah. Tapi ya itu, kita juga harus pilih-pilih dan bertahap. Biar yang diajukan bisa benar-benar terealisasi,” sebut Yenni.
Yenni menambahkan, pihaknya terus berupaya mengawal agar usulan-usulan dari Paser tidak sekadar berhenti di meja birokrasi, melainkan bisa terealisasi dalam bentuk program nyata.
Namun ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi agar perencanaan berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Dengan komitmen dan kesabaran, ia berharap langkah-langkah kecil yang terus didorong melalui DPRD bisa memberikan dampak nyata bagi warga Paser, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan menutup ketimpangan pembangunan.
