Jakarta, Natmed.id – Ruang SS 1 Kementerian PPN/Bappenas menjadi saksi upaya Kabupaten Malang menjemput masa depan. Wakil Bupati Malang Hj Lathifah Shohib datang dengan satu tujuan, memastikan program prioritas daerah tak berhenti di meja perencanaan, tetapi menemukan jalannya hingga ke tingkat nasional Rabu 7 Januari 2026.
Di hadapan jajaran Deputi Pariwisata dan Ekraf, Pendidikan Dasar Menengah, Perikanan dan Kelautan, Pertanian, serta Kewilayahan, Lathifah memaparkan potret kebutuhan Malang, wilayah yang kaya potensi, namun memerlukan sentuhan kebijakan lintas sektor. Audiensi itu bukan sekadar pertemuan formal, melainkan ruang dialog untuk menyelaraskan mimpi daerah dengan arah pembangunan nasional.
Salah satu bahasan yang mencuri perhatian adalah pengembangan wisata Desa Ngadas dan Desa Gubukklakah di Kecamatan Poncokusumo. Dua desa di kaki Semeru itu diproyeksikan sebagai etalase pariwisata berbasis alam dan budaya.
“Alhamdulillah, ada kesepakatan awal. Pengembangan dua desa ini akan segera disodorkan untuk Keputusan Presiden,” ujar Lathifah, menandai optimisme yang terbit dari ruang rapat itu.
Tak hanya pariwisata, penguatan ekonomi lokal juga menjadi benang merah pembahasan. Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, disiapkan sebagai desa tematik. Sebuah konsep yang diharapkan mampu menggerakkan potensi warga melalui identitas wilayah yang khas. Bagi Bappenas, usulan ini dinilai sejalan dengan agenda pengembangan kewilayahan nasional.
Dari pesisir, suara nelayan turut dibawa ke Jakarta. Lathifah menyampaikan kesiapan Bappenas memproses dua usulan tambahan Kampung Nelayan Tahap II yang sebelumnya tertahan persoalan administrasi.
“Sepulang dari Jakarta, saya akan mengajak Kepala Dinas Perikanan untuk menuntaskan,” katanya.
Targetnya jelas, pada 2026, Kabupaten Malang memiliki tiga kampung nelayan, termasuk Pujiharjo, sebagai simpul kesejahteraan pesisir.
Di sektor pendidikan, kabar baik ikut mengalir. Ancaman hilangnya 77 kuota revitalisasi sekolah justru berbalik menjadi peluang. Bappenas, kata Lathifah, berupaya mengembalikan kuota itu bahkan menambahnya. Ini menjadi angin segar bagi sekolah-sekolah yang menanti perbaikan.
Perwakilan Deputi Bappenas yang hadir mengamini arah usulan tersebut. Kabupaten Malang dinilai berada di rel yang sama dengan program prioritas nasional, tinggal menunggu verifikasi teknis agar dukungan pusat tepat sasaran dan berkelanjutan.
Langkah berikutnya telah disiapkan. Awal Februari, Lathifah berencana kembali ke Bappenas bersama Bappeda dan OPD terkait untuk memfinalisasi detail program. Dari Jakarta, ia membawa pulang lebih dari sekadar catatan rapat. Ia membawa harapan agar rencana yang disepakati segera berwujud, dari desa wisata di lereng gunung hingga kampung nelayan di pesisir Malang.
