Samarinda,Natmed.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyebut pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tepian pernah mengalami kebocoran sebesar Rp532 miliar.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Anwar Hakim berharap Wali Kota Andi Harun secara serius mendorong upaya peningkatan PAD.
Tapi menurutnya, semua kembali pada pola kerja dari kepemimpinan wali kota. Dia yakin Andi Harun punya cara untuk meningkatkan pendapatan Kota Samarinda.
Deni mengatakan, dalam mengantisipasi kebocoran itu dapat menerapkan pengawasan terhadap titik yang dimana selama ini dianggap ada permasalahan.
“Seperti penataan parkir, sekarang dengan adanya E-parking, ke depan PAD yang masuk itu tidak ada penguapan lagi atau kebocoran,” ujarnya saat ditemui di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Sabtu (26/6/2021).
Menurutnya, salah satu cara untuk meningkatkan PAD itu bisa dengan mengawasi jalannya pekerjaan. Jadi pengawasan di berbagai sektor akan mampu menunjukkan peningkatan.
“Yang kedua kita mampu berupaya meningkatkan dengan melihat mana aset daerah yang selama ini tidak terawat tidak terjaga dengan baik itu bisa dievaluasi kembali supaya penerapannya lebih efisien,” paparnya.
Contohnya seperti Plaza 21 yang dulu adalah perjanjian bersama pihak ketiga. Tetapi hasilnya selama ini pemkot tidak menerima. Wali Kota Andi Harun menyampaikan kontrak perjanjian tersebut sudah selesai sejak 2021.
“Oleh karena itu nanti akan dikelola pemkot agar mampu menghasilkan PAD,” kata Deni.
“Kalau bisa angka PAD kita bisa meningkat karena untuk belanja pegawai saja kita sudah mengeluarkan hampir sebesar Rp1 triliun dengan PAD yang hanya Rp532 miliar otomatis tidak bisa mengcover semuanya,” sebut Deni.
Dilanjutkannya, kalau bergantung dana pusat akan dilihat dari pengelolaan dana yang telah diberikan. Semisal ada potensi meningkatkan Silpa otomatis pusat mengevaluasi kembali di setiap tahunnya.
“Ini salah satu kendala untuk kita dalam melakukan program pembangunan,” ujarnya.
Dani juga melihat pemerintahan yang dipimpin Andi Harun kedepannya tidak hanya menggunakan dana APBD, akan tetapi kemungkinan mengaitkan dana dari pusat yang basisnya kementerian. Artinya, itu menyangkut beberapa kementrian terkait.
“Dengan adanya dana bantuan tadi otomatis kita bisa membiayai program kerja wali kota,” tukasnya.
Deni berharap dalam program 100 hari kerja wali kota apa yang sudah dicapai lebih ditingkatkan kembali, serta yang masih dalam proses dapat direncanakan dalam program selanjutnya.
“Yang paling penting adalah pengawasan harus dilakukan secara ketat. Karena itulah hal yang paling efektif dalam meningkatkan PAD di Samarinda,” tutupnya.
