Berau, natmed – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur menghadiri kegiatan Pengarahan Sinergitas TNI-Polri dan Pemerintah Daerah yang digelar di Balai Mufakat, Rumah Jabatan Bupati Berau, Rabu, 16 Juli 2025.
Forum ini menjadi ruang temu strategis antara unsur pemerintah, militer, dan kepolisian guna merumuskan arah kebijakan sinergis yang diperlukan dalam menjaga stabilitas Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Berau.
Sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan perairan internasional dan menjadi gerbang utama wilayah utara Kalimantan Timur, Berau memegang peran penting dalam peta pembangunan provinsi.
Letaknya yang strategis menjadikan wilayah ini rentan terhadap ancaman lintas batas, namun juga menyimpan potensi besar dalam bidang pariwisata dan investasi.
Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara lembaga negara menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditunda.
Dalam pertemuan yang berlangsung dengan nuansa formal namun terbuka itu, anggota DPRD Kaltim menegaskan urgensi sinergi antarlembaga dalam mengawal proses pembangunan dan menjaga ketertiban masyarakat.
Mereka menilai bahwa kemitraan yang kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif adalah pilar utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua pihak, termasuk investor dan wisatawan.
“Sinergitas antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan DPRD menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan kondusif untuk pembangunan,” tegas Apansyah, salah satu anggota DPRD Kaltim yang berasal dari daerah pemilihan Kutai Timur dan Berau.
Ia menambahkan bahwa tanpa kerja sama yang terintegrasi dan saling menguatkan, sulit rasanya mencapai kemajuan yang merata dan berkelanjutan di daerah-daerah dengan kompleksitas geografis seperti Berau.
Lebih jauh, Apansyah menggarisbawahi posisi strategis Kabupaten Berau sebagai wilayah yang menjadi pintu masuk utama di utara Kalimantan Timur.
Wilayah ini, menurutnya, bukan hanya menjadi perhatian karena faktor geografisnya yang bersinggungan langsung dengan jalur pelayaran internasional, tetapi juga karena potensinya yang besar dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi lokal dan regional.
Dalam konteks pembangunan, kehadiran anggota DPRD Kaltim dalam forum ini juga menandai komitmen mereka untuk tidak hanya menjadi pengawas jalannya pemerintahan, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengamanan wilayah.
Mereka menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari terciptanya rasa aman bagi masyarakat.
Para legislator ini berpendapat bahwa, kegiatan pengarahan sinergitas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antara aktor-aktor strategis di tingkat daerah.
