Samarinda, Natmed.id – Insiden penabrakan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) yang kembali terjadi untuk ketiga kalinya memicu desakan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) agar pemerintah segera menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat dalam pengelolaan alur Sungai Mahakam.
DPRD menilai, insiden berulang ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi telah menyentuh aspek keselamatan publik, ekonomi masyarakat, hingga potensi penurunan pendapatan asli daerah (PAD).
Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menegaskan bahwa DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan mendorong penanganan menyeluruh, lintas sektor dan tidak parsial atas insiden tersebut.
“Dari DPRD, kita sebagai fungsi pengawasan bersama gubernur menegaskan bahwa persoalan ini harus segera ditindaklanjuti. Kami juga sudah menyampaikan ke pemerintah pusat terkait kejadian ini,” kata Ananda saat Ngopi Bareng Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama media, Senin 2 Februari 2026, di Kantor DPD PDIP Kalimantan Timur, Samarinda.
Pascainsiden, DPRD bersama pemerintah provinsi memutuskan penutupan sementara jembatan untuk dilakukan uji beban dan pemeriksaan teknis guna memastikan kondisi struktur dan langkah perbaikan yang diperlukan.
“Kemarin jembatan sudah kita tutup untuk dilakukan uji beban. Akan ada penilaian dari tim teknis untuk melihat perubahan apa saja yang diperlukan, dan perbaikannya tentu dibiayai sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Seluruh proses perbaikan harus mengacu pada regulasi dan melibatkan lembaga teknis serta lembaga pengawasan yang berwenang.
Insiden penabrakan jembatan tidak boleh dipandang semata dari sisi keamanan infrastruktur. Dampak sosial dan ekonomi masyarakat justru dinilai sangat signifikan.
“Ini bukan hanya soal keselamatan, tapi juga ekonomi. Kemacetan berjam-jam terjadi. Ada warga yang membawa sembako, sayur-sayuran, pedagang kecil, semuanya terdampak,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa gangguan distribusi logistik dapat merambat ke sektor lain dan berujung pada penurunan aktivitas ekonomi daerah.
“Kalau dampak sektoral sudah kena, lama-lama bisa merembet ke mana-mana. Ini juga berpengaruh pada PAD daerah,” katanya.
Insiden berulang menandakan perlunya evaluasi total terhadap pengelolaan alur Sungai Mahakam, termasuk pengawasan terhadap kapal-kapal yang melintas di bawah jembatan.
“Jangan selalu menyalahkan faktor alam. Kita harus lihat juga dari sisi teknis dan kepatuhan terhadap aturan,” tegas Ananda.
Ia mengungkapkan bahwa Jembatan Mahakam pada dasarnya tidak dirancang untuk dilalui kapal dengan muatan tertentu, khususnya kapal pengangkut batu bara.
“Jembatan ini tidak dibangun untuk dilewati kapal batu bara. Awalnya hanya untuk kapal kayu, dengan batasan tonase dan tinggi kapal yang sudah ditentukan,” ujarnya.
Ananda menambahkan, aturan terkait jadwal pelayaran di bawah jembatan sebenarnya sudah ada, termasuk pembatasan waktu melintas.
“Sudah ada jadwal, dari pukul 12.00 sampai 15.00. Kalau jadwal sudah ada, semua pihak harus disiplin,” katanya.
Selain itu, ketentuan mengenai formulir pelayaran, berat muatan maksimal, serta tinggi kapal juga telah diatur secara teknis.
DPRD Kaltim mendorong penyusunan SOP terpadu yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Balai Wilayah Sungai, KSOP, Kementerian Perhubungan, hingga Pemerintah Provinsi Kaltim, guna mencegah insiden serupa terulang.
“Harus ada SOP yang jelas dan tegas, supaya diketahui kenapa kejadian ini bisa terus berulang,” ujar Ananda.
Ia menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.
“Kalau sudah tiga kali terjadi tapi tidak ada efek jera, berarti ada regulasi yang tidak ditaati. Jangan sampai hukum tidak berjalan,” tegasnya.
