Samarinda, natmed.id – Rapat paripurna DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dengan agenda penyampaian nota keuangan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 memanas usai sejumlah anggota dewan melayangkan interupsi. Mereka menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak menghargai forum resmi karena tak satupun pejabat tinggi – gubernur, wakil gubernur, maupun sekda – hadir langsung untuk menyampaikan nota tersebut, Kamis, 6 Juni 2025.
Kekecewaan disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK. Ia menyebut ketidakhadiran pimpinan provinsi sebagai bentuk penurunan etika kelembagaan yang mencerminkan sikap tidak menghargai DPRD sebagai mitra sejajar.
“Acara penting seperti ini mestinya dihadiri pejabat penting. Jangan hanya staf ahli atau pelaksana harian. Ini menyangkut pertanggungjawaban anggaran lho,” tegas Makmur.
Selain absennya kepala daerah, Makmur juga mengkritik minimnya keterlibatan langsung kepala OPD. Padahal rapat paripurna penyampaian nota APBD merupakan forum strategis yang menentukan arah pembangunan daerah.
“Kalau hanya diwakili, bagaimana kita bisa berdiskusi serius soal substansi anggaran? Saya mantan pejabat, saya tahu protokol. Tapi ini bukan soal protokoler, ini soal penghargaan terhadap lembaga,” katanya.
Ia bahkan menyoroti kebiasaan berdiri memberi penghormatan pada pejabat non-presiden yang baru memasuki ruang sidang, yang dinilai menyimpang dari aturan kenegaraan.
“Yang boleh berdiri itu Presiden, Wakil Presiden, saat lagu Indonesia Raya. Ini paripurna, bukan seremoni,” tambahnya.
Nada serupa dilontarkan Abdul Giaz, anggota Komisi II DPRD Kaltim. Ia menilai kehadiran OPD sangat minim dan tidak sepadan dengan pentingnya agenda pembahasan.
“Dari 45 OPD, masa yang hadir cuma dua pimpinan? Ini rapat sakral, bukan rutinitas biasa,” kata Giaz.
Ia meminta pimpinan DPRD untuk mengevaluasi pola kehadiran OPD agar pembahasan selanjutnya tidak terkesan sepihak dan tidak seimbang.
“Kalau kita serius hadir lengkap, mitra kita juga harusnya begitu. Ini soal saling menghargai,” lanjutnya.
Pantauan di ruang sidang utama DPRD Kaltim menunjukkan tidak ada satu pun pejabat utama Pemprov Kaltim hadir dalam forum tersebut. Nota keuangan dibacakan oleh staf Sekretariat Provinsi tanpa pendampingan langsung dari gubernur, wagub, atau sekda. Hanya dua pejabat eselon dua yang terlihat di kursi undangan, sisanya diwakilkan oleh pejabat fungsional atau staf teknis.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar soal komitmen eksekutif dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran. Minimnya keterlibatan langsung pejabat tinggi dinilai mengganggu kualitas pembahasan lanjutan.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan tanpa tanggapan dari pimpinan sidang terhadap interupsi tersebut. Proses akan berlanjut ke tingkat komisi dan badan anggaran DPRD Kaltim.
Kritik tajam dari anggota dewan tersebut diperkirakan akan menjadi perhatian dalam rapat berikutnya, terutama untuk memastikan bahwa pola komunikasi dan kehadiran pejabat eksekutif dapat mencerminkan keseriusan dalam menjalankan agenda pertanggungjawaban publik.
