Samarinda, natmed.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendorong akses pendidikan tinggi yang lebih luas dan merata bagi seluruh anak muda di Kalimantan Timur.
Pernyataan ini menjadi penegasan atas konsistensi DPRD Kaltim dalam mengawal pelaksanaan program pendidikan gratis bernama Gratispol, yang bertujuan membebaskan mahasiswa dari ancaman putus kuliah akibat keterbatasan biaya.
Ia menekankan bahwa keberadaan program tersebut merupakan bukti keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, terutama dalam bidang pendidikan tinggi.
“Kita ingin memastikan melalui program Gratispol ini tidak ada mahasiswa asal Kaltim yang putus kuliah hanya karena persoalan biaya,” kata Ekti dalam pernyataannya pada Senin, 7 Juli 2025.
Program Gratispol dirancang untuk menanggung seluruh biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dalam wilayah provinsi. Sedangkan bagi mereka yang kuliah di luar daerah, bantuan biaya kuliah akan disalurkan melalui mekanisme beasiswa masing-masing institusi pendidikan.
“Pemprov bakal kasih biaya penuh UKT mahasiswa yang kuliah di wilayah provinsi Kaltim. Kalau kuliah di luar provinsi, akan diberikan bantuan melalui skema beasiswa masing-masing kampus,” sebut Ekti.
Langkah strategis ini lahir dari evaluasi terhadap pelaksanaan program serupa di tahun-tahun sebelumnya, yang mencatat masih tingginya jumlah mahasiswa yang kesulitan membayar biaya pendidikan, khususnya di perguruan tinggi negeri.
Evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Komisi IV DPRD Kaltim, bersama mitra eksekutif, untuk merumuskan pola distribusi bantuan yang lebih akurat, merata, dan menyentuh sasaran utama.
Ekti Imanuel juga menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar intervensi jangka pendek, tetapi diharapkan mampu menumbuhkan semangat belajar di kalangan mahasiswa. Lebih jauh, program ini diharapkan dapat mengurangi angka putus kuliah yang dipicu oleh tekanan ekonomi keluarga, yang selama ini menjadi penghambat utama akses pendidikan tinggi.
Respon terhadap keberadaan Gratispol pun cukup menggembirakan. Kalangan civitas akademika menyambut baik inisiatif tersebut. Banyak pihak mengharapkan program ini dijalankan secara berkesinambungan, tidak hanya sebagai kebijakan populis, tetapi sebagai bagian dari upaya strategis membangun sumber daya manusia unggul di Kalimantan Timur.
DPRD Kalimantan Timur memastikan peran pengawasan terhadap pelaksanaan Gratispol akan terus diperkuat. Selain dari sisi penganggaran, lembaga legislatif daerah ini juga akan memastikan regulasi pendukung berjalan seiring dan mampu menjawab dinamika di lapangan.
Setiap rupiah yang digelontorkan dari APBD, menurut Ekti, harus betul-betul memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing generasi muda daerah.
Dengan pelaksanaan program ini, Ekti berharap tidak hanya mampu menciptakan keadilan akses terhadap pendidikan tinggi, tetapi juga menegaskan peran negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui langkah-langkah nyata yang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat.
