Samarinda, Natmed.id – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi organisasi masyarakat (ormas) yang terafiliasi dengan premanisme. Tanggapan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono setelah mengikuti agenda monitoring penanganan ormas di Samarinda, Minggu, 11 Mei 2025.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas upaya pengendalian dan pembinaan terhadap ormas yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan serta iklim investasi di provinsi tersebut.
Sapto menjelaskan bahwa ormas yang terlibat dalam aktivitas premanisme berpotensi merusak citra Kalimantan Timur, terutama dalam konteks pembangunan yang sedang berlangsung. Terlebih, potensi investasi yang akan meningkat seiring dengan pemindahan ibu kota negara.
Menurutnya, pembinaan ormas sangat diperlukan agar ormas dapat berperan positif dalam masyarakat, bukan malah menyebabkan kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum.
“Ormas harus memberikan kontribusi positif untuk pembangunan. Jangan sampai keberadaan mereka malah meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan yang bisa berdampak pada iklim investasi di daerah,” ujar Sapto usai pertemuan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama dengan instansi terkait telah memutuskan untuk melakukan pemetaan terhadap ormas-ormas yang ada di daerah. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ormas-ormas tersebut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau justru terlibat dalam praktik ilegal seperti pungli dan premanisme. Sapto menyatakan bahwa pemetaan ini adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi investor dan masyarakat.
Selain itu, pemerintah pusat telah membentuk satuan tugas (Satgas) yang akan turun ke daerah-daerah, termasuk Kaltim, untuk melakukan verifikasi dan pembinaan terhadap ormas-ormas yang ada. Satgas ini juga akan bekerja sama dengan aparat kepolisian, kejaksaan, dan TNI untuk menindak tegas ormas yang terlibat dalam kegiatan ilegal atau meresahkan.
Sapto menambahkan bahwa DPRD Kaltim mendukung penuh langkah tersebut. Menurutnya, pembinaan yang melibatkan kerjasama antara pemprov dan kabupaten, serta berbagai instansi terkait akan memastikan bahwa ormas tidak menyimpang dari tujuan utama mereka untuk membangun masyarakat dan wilayah.
“Kami akan berkomunikasi lebih intens dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan tidak ada ormas yang melakukan tindakan ilegal. Keamanan dan kenyamanan investasi adalah prioritas utama bagi kami,” tambah Sapto.
Dalam kesempatan tersebut, Sapto juga menegaskan bahwa tindakan tegas harus diambil terhadap ormas yang terlibat dalam tindakan kriminal.
“Jika ada ormas yang terlibat dalam premanisme, pungutan liar, atau tindakan ilegal lainnya, itu sudah jelas melanggar hukum. Pihak kepolisian dan kejaksaan akan bertindak untuk menertibkan hal tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sapto menjelaskan bahwa pembinaan ormas harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Tujuannya, agar mereka bisa menjadi mitra dalam pembangunan daerah, bukan justru menjadi penghalang.
Dengan adanya pemetaan dan pembinaan yang dilakukan secara menyeluruh, diharapkan ormas dapat berfungsi sesuai dengan tujuan awal mereka, yakni membantu masyarakat dan memperkuat stabilitas sosial di Kaltim.
Langkah-langkah yang diambil ini, menurut Sapto, sangat penting mengingat Kaltim merupakan daerah dengan potensi investasi yang sangat besar, terutama dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara. Untuk itu, menciptakan iklim yang aman dan kondusif sangat dibutuhkan agar investor merasa nyaman untuk berinvestasi di daerah ini.
“Kami berharap dengan langkah-langkah ini, Kalimantan Timur bisa tetap menjadi daerah yang aman dan menarik bagi investor, serta memiliki ormas yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Sapto.
Pemprov Kaltim bersama DPRD akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memastikan bahwa ormas yang ada di provinsi tersebut beroperasi sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu, mendukung keberlanjutan pembangunan yang lebih baik.
