Reporter: Nuril – Editor: Redaksi
Bontang, Natmed.id – Komisi I DPRD Kota Bontang mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terkait kuota formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2021 ini diutamakan untuk putra/putri daerah.
Komisi I DPRD Kota Bontang melaksanakan rapat kerja dengan BKPSM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) terkait penyelenggaraan seleksi CPNS dan PPPK yang akan dilaksanakan pada tahun ini secara serentak. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kota Bontang, kawasan Bontang Lestari pada Senin (1/3/2021).
“Kuota seharusnya diutamakan untuk putra/putri daerah,” kata Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Maming saat memimpin rapat tersebut.
Hal itu diungkapkan setelah ada pemaparan dari BKPSM bahwa kuota yang mereka usulkan kepada KemenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sebanyak 491 formasi di antaranya PPPK sebanyak 335 diisi oleh profesi guru, tenaga kesehatan, dan teknis, serta PNS sebanyak 156 diisi oleh tenaga kesehatan dan teknis.
Dalam proses penerimaan CPNS dan PPPK ia juga meminta agar proses seleksi di tahap wawancara diberlakukan persyaratan tertentu agar proses penyaringan lebih ketat sehingga peluang putra/putri daerah untuk memenuhi formasi tersebut lebih besar.
“Dengan proses wawancara, bisa menambah peluang putra/putri daerah,” tambahnya.
Pasalnya selama ini banyak terjadi saat proses seleksi CPNS, putra/putri daerah tersisihkan dari masyarakat luar daerah. Sehingga banyak pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di dalam Kota Bontang yang bukan putra/putri daerah.
“Jika pegawai ASN Bontang didominasi oleh luar daerah, akan merugikan kita sendiri dan banyak yang memanfaatkan untuk batu loncatan saja,” tegasnya.
Tidak sedikit para CPNS memanfaatkan kuota formasi daerah luar sebagai akses untuk menjadi pegawai ASN di daerahnya dengan mengajukan perpindahan lokasi kerja kembali ke daerah masing-masing. Sehingga daerah yang dijadikan tempat mendaftar dirugikan dengan kekosongan posisi kerja.
