Reporter: Emmi – Editor: Redaksi
Bontang, Natmed.id – Komisi l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang gelar Rapat Kerja (RK) terkait data warga kurang mampu bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM), Camat dan Lurah se-Kota Bontang di Ruang Rapat 3 Gedung Sekretariat DPRD Bontang pada Selasa, (25/8/2020).
Dikatakan Kepala Dinsos-PM Bontang Abdu Safa Muha bahwa dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Bontang terbaru sebanyak 8.510 kepala rumah tangga. Maka 10.418 kepala keluarga (KK), 34098 jiwa hal tersebut sesuai data Mensos.
Dari jumlah 8.510 KK yang mendapat BPNT (sembako) termasuk PKH 4.925 KK. PKH sendiri sebanyak 2.478 KK. Sehingga setelah diakumulasi, ada sisa 3.585 yang memang belum mendapat program. Dari angka 3.585 diusahakan 3.161 KK
“Sehingga yang 424 KK setelah dicek datanya ternyata invalid. Seperti tidak ditemukan, meninggal, berpindah dan lain tidak diketahui. Sehingga tidak berani diusulkan,” jelasnya dalam rapat.
Menyikapi hal tersebut Abdul Haris, Anggota Komisi l DPRD menyatakan bahwa angka kemiskinan di Kota Bontang mengalami peningkatan.
“Melihat angka kemiskinan kelihatannya agak meningkat. Namun data di Dinas Sosial ini harus disinkronkan dengan data di kelurahan,” ucapnya.
Menurutnya, banyak warga yang meminta surat keterangan tidak mampu hanya untuk kebutuhan khusus. Padahal kategori miskin itu relatif.
Ditemui usai rapat, Anggota DPRD Bontang H Maming mengungkapkan bahwa data orang miskin minimal memang tidak 100% persis. Namun harus diperbaharui untuk mengurangi kemiskinan.
“Kita harus update terus untuk bersama-sama mengurangi angka kemiskinan,” tuturnya.
Ia menambahkan terkait bagaimana mengatasinya, kata dia, harus melibatkan semua stakeholder, pemerintah dan perusahaan.
“Bukan hanya memberikan bantuan, namun memberikan pelatihan usaha atau kerja agar pada saat ada kesempatan kerja dapat dilibatkan menjadi karyawan,” pungkasnya.
