Samarinda, Natmed.id — Berjarak tak terlalu jauh dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), empat desa di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, masih berkutat dengan persoalan klasik. Jalan rusak dan akses terputus saat hujan turun.
Tanpa jalan yang layak, tiga desa masih berstatus tertinggal. Desa itu Deraya, Tanjung Soke, dan Gerunggung. Sementara satu desa tetangga mereka, Lemper baru saja naik menjadi desa berkembang. Status boleh berbeda, tetapi nasib infrastrukturnya sama, masih terisolasi.
Kondisi itu sampai juga ke telinga Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, pekan lalu. Mendengar laporan buruknya akses menuju empat desa tersebut, ia langsung memberi perintah singkat dan tegas.
“Segera lakukan kegiatan di sana, agar tidak ada lagi desa tertinggal di Kaltim.”pintanya.
Instruksi itu bukan sekadar retorika. Ia meminta Bappeda, Dinas PUPR, BPKAD, Biro Barjas hingga TAPD segera merapatkan barisan. Jalan penghubung antardesa sepanjang kurang lebih 25 kilometer harus masuk prioritas.
Ruas yang dimaksud meliputi Gerunggung–Tanjung Soke sekitar 5 kilometer, Tanjung Soke–Deraya 10 kilometer, serta Deraya–Gerunggung/Lemper sekitar 10 kilometer.
Bagi warga, jarak itu mungkin terdengar pendek di atas kertas, tetapi menjadi panjang dan melelahkan di lapangan ketika jalan berlumpur dan berlubang, bahkan putus.
Perintah percepatan ini muncul di saat kondisi fiskal daerah sedang mengetat. APBD Kaltim tahun ini diproyeksikan turun tajam, dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun. Namun bagi gubernur, penghematan tidak boleh mengorbankan pemerataan.
Empat desa itu, tegasnya, punya hak yang sama dengan wilayah lain yang sudah menikmati jalan mulus dan akses lancar. Tanpa jalan yang layak, distribusi barang mahal, layanan kesehatan tersendat, dan pendidikan ikut terdampak.
Secara administratif, dari total 841 desa di Kaltim, mayoritas sudah berstatus mandiri, maju, atau berkembang. Tahun ini tinggal tiga desa tertinggal dan tidak ada lagi desa sangat tertinggal.
Angka itu menunjukkan kemajuan, tetapi juga menyisakan pekerjaan rumah.
Jika jalan di Bongan benar-benar dibangun, dampaknya bukan sekadar mempermudah perjalanan. Skor Indeks Desa Membangun (IDM) bisa terdongkrak, status desa berubah, dan roda ekonomi bergerak lebih cepat.
Di tengah gemuruh pembangunan IKN, empat desa ini menunggu satu hal mendasar, akses yang layak. Karena bagi mereka, kemajuan tidak diukur dari kedekatan dengan megaproyek nasional, melainkan dari apakah jalan menuju kampung sudah bisa dilalui tanpa rasa was-was.
