Pasuruan, Natmed.id – Sejumlah tokoh masyarakat, pengamat dan aktivis melontarkan evaluasi keras terhadap jalannya pemerintahan di Kota Pasuruan. Mereka menyoroti pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan kebijakan sosial yang dinilai belum menjawab kebutuhan warga.
Penilaian itu disampaikan dalam forum diskusi publik yang menghadirkan tokoh masyarakat H Hanafi, pengamat politik Ridho Wijaya, serta Wakil Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Jawa Timur Ayi Suhaya. Ketiganya sepakat memberi skor rendah, yakni 3 dari 10, sebagai bentuk kritik atas kinerja birokrasi yang dianggap belum optimal.
Hanafi mengungkapkan pelayanan di RSUD dr R Soedarsono masih menuai keluhan. Ia menyebut terdapat perbedaan perlakuan terhadap pasien berdasarkan metode pembayaran.
“Pelayanan awal masih mempertanyakan status BPJS atau umum. Jika BPJS, pasien harus menunggu, sedangkan umum cenderung lebih cepat ditangani. Ini menunjukkan perlunya pembenahan serius,” kata Hanafi, Selasa 17 Februari 2026.
Selain sektor kesehatan, ia juga menyoroti distribusi air bersih oleh PDAM Kota Pasuruan yang disebut kerap tersendat. Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung lama tanpa solusi yang jelas.
Ia menambahkan, masyarakat juga kesulitan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan daerah. Hanafi menyarankan pemerintah lebih membuka ruang dialog dan mengevaluasi prioritas program sosial, termasuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.
Sementara itu, Ridho Wijaya menilai pemerintah belum menunjukkan langkah konkret dalam menangani persoalan teknis yang berdampak langsung pada keselamatan publik. Ia secara khusus menyoroti kabel jaringan internet yang terpasang tidak tertata di sejumlah titik kota.
“Kabel WiFi yang semrawut masih dibiarkan. Salah satunya di wilayah Wirogunan. Ini berpotensi membahayakan pengguna jalan dan mencerminkan lemahnya pengawasan,” ujarnya.
Ridho juga menyampaikan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perencanaan dan pengawasan infrastruktur yang lebih terintegrasi agar tidak merugikan masyarakat.
Di sisi lain, Ayi Suhaya menyatakan kepemimpinan daerah perlu lebih responsif dan hadir di tengah masyarakat. Ia membandingkan pola kepemimpinan sebelumnya yang menurutnya lebih dekat dengan warga.
“Pemimpin harus turun langsung melihat kondisi masyarakat. Kebijakan seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Ia juga menyinggung proyek pembangunan Jalan Lingkar Utara yang belum tuntas selama bertahun-tahun. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program strategis berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian warga.
Ayi menambahkan, anggaran pembangunan seharusnya difokuskan pada sektor yang berdampak langsung, seperti pemberdayaan pelaku usaha kecil dan peningkatan layanan publik.
