Samarinda, Natmed.id – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menyatakan kebijakan kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Work From Anywhere (WFA) mulai berdampak pada efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Kebijakan tersebut berangkat dari evaluasi efektivitas jam kerja ASN, khususnya pada hari Jumat yang dinilai tidak optimal.
“Sebenarnya ini kita uji coba saat Ramadan. Karena kita melihat hari Jumat itu tidak efektif, masuk jam 8, pulang jam 11, bahkan ada yang kurang dari itu,” ujarnya, Senin 6 April 2026.
Kebijakan WFA bagi ASN di lingkungan Pemprov Kaltim telah diberlakukan sejak 13 Februari 2026, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2025. Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi pola kerja yang lebih adaptif dan efisien.
Penerapan WFA setiap Jumat bukan sekadar fleksibilitas kerja, melainkan strategi untuk menekan biaya operasional pemerintah secara menyeluruh.
“Kita melaksanakan WFH untuk mengurangi kegiatan operasional. Bukan hanya bahan bakar, tapi juga makan minum, listrik, AC, dan barang-barang konsumabel lainnya bisa kita kurangi,” tegas Rudy Mas’ud.
Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada pengurangan aktivitas non-prioritas, seperti pemeliharaan kendaraan dinas dan perjalanan dinas ASN.
“Perjalanan dinas sangat berkurang. Kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting juga kita tekan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengungkapkan efisiensi mulai terlihat dari laporan penggunaan energi di lingkungan perkantoran Pemprov Kaltim.
Berbagai langkah efisiensi telah dilakukan, termasuk penggunaan lampu hemat energi untuk menekan biaya listrik.
“Kita setiap bulan melakukan pelaporan. Dari data yang ada, biaya listrik yang sebelumnya miliaran sekarang turun menjadi ratusan juta, dari sekitar Rp700 juta menjadi Rp300 juta,” ungkapnya.
Kebijakan WFH setiap Jumat akan semakin memperkuat efisiensi tersebut karena aktivitas perkantoran berkurang.
“Kalau hari Jumat kantor tutup, otomatis ada tambahan pengurangan. Penggunaan bahan bakar juga akan ikut berkurang,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga tengah melakukan rasionalisasi perjalanan dinas sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.
“Perjalanan dinas ini sedang kita rasionalisasi. Angkanya masih dihitung, tapi bisa 30 sampai 50 persen,” ujarnya.
