Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Subandi menegaskan bahwa penanganan banjir di Samarinda tak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan reaktif.
Menurutnya, diperlukan langkah terencana dan sistemik yang menyentuh akar persoalan, termasuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir di kawasan hulu dan dalam kota.
Subandi mengusulkan dua langkah konkret yakni pembangunan bendungan pengendali (bendali) di hulu Sungai Karang Mumus dan pengerukan Waduk Benanga. Keduanya, kata dia, merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mencegah bencana yang kian rutin melanda ibu kota provinsi tersebut.
“Kalau kita tidak mulai sekarang, lima sampai sepuluh tahun ke depan banjir bisa makin parah. Solusinya sudah ada, tinggal kemauan politik dan eksekusinya saja,” ujar Subandi pada Senin, 14 Juli 2025.
Subandi menjelaskan, lokasi bendali yang diusulkan berada di kawasan atas Bandara APT Pranoto, tepatnya di Sungai Siring, Kutai Kartanegara.
Ia menyebut wilayah tersebut sebagai titik krusial, mengingat sebagian besar aliran air yang bermuara ke Sungai Karang Mumus di Samarinda berasal dari sana.
Tanpa kontrol aliran dari hulu, menurutnya, daya tampung sungai tak akan cukup menghadapi curah hujan tinggi.
“Pemerintah provinsi harus jadi motor penggerak untuk menyinergikan pembangunan pengendali banjir antarwilayah yang terhubung lewat aliran sungai,” katanya.
Ia menilai, proyek semacam ini tidak bisa mengandalkan satu daerah saja, mengingat sistem hidrologi yang lintas wilayah administrasi.
Selain pembangunan bendali, Subandi juga menekankan pentingnya normalisasi Waduk Benanga. Menurutnya, sedimentasi yang semakin parah telah mengurangi kapasitas waduk secara signifikan.
Akibatnya, waduk tak lagi mampu menampung limpahan air hujan dengan optimal, sehingga banjir pun lebih mudah meluap ke kawasan permukiman.
Ia mendorong agar dua rencana tersebut segera masuk dalam prioritas penyusunan anggaran tahun 2026. Baik melalui APBD provinsi maupun dukungan dana dari pemerintah pusat.
“Pembangunan pengendali banjir ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Kita perlu kolam retensi, folder, embung, saluran drainase, sampai pompa air di titik-titik rawan,” sambung Subandi.
Ia menyoroti pendekatan selama ini yang cenderung bersifat darurat, hanya bergerak setelah banjir terjadi. Padahal, penanganan semacam itu tak pernah menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Justru yang dibutuhkan adalah kebijakan jangka panjang yang terencana dan konsisten dijalankan lintas pemerintahan.
“Kalau kita hanya tambal sulam, maka hasilnya juga akan begitu-begitu saja. Harus ada langkah sistemik dan berkelanjutan,” tuturnya.
Lebih jauh, Subandi juga menyoroti pentingnya penguatan sistem drainase dan pembangunan embung tambahan di wilayah kota. Ia menilai, infrastruktur di dalam kota perlu diperkuat untuk mendukung sistem pengendalian dari hulu. Air hujan yang turun di pusat kota harus cepat tersalur keluar agar tidak menjadi genangan berhari-hari.
Dalam konteks perubahan iklim yang semakin tak menentu dan kerusakan lingkungan yang kian meluas, Subandi menyebut kondisi Samarinda sudah berada dalam titik kritis.
Menurutnya, upaya mitigasi tak lagi bisa dianggap sebagai opsi, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga keselamatan warga dan meminimalkan kerugian ekonomi.
“Banjir bukan hanya masalah genangan, tapi juga soal keselamatan warga, kesehatan, dan kerugian ekonomi. Jangan ditunda-tunda lagi,” tegasnya.
Subandi berharap, usulannya tak berhenti di forum rapat semata. Ia mendesak agar pemerintah provinsi segera mengambil peran lebih aktif, mengonsolidasikan lintas sektor, dan memastikan rencana ini masuk dalam agenda pembangunan daerah tahun depan.
Sebab, bagi warga Samarinda, waktu bukan lagi sekadar soal perencanaan, tapi soal bertahan hidup dari bencana yang bisa datang sewaktu-waktu.
