Samarinda, Natmed.id – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda mendapat rapor merah dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti melontarkan kritik terkait teknis pelaksanaan di lapangan yang dinilai jauh dari standar kesehatan dan transparansi anggaran.
Meski secara politis partainya mendukung penuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto demi mencetak Generasi Emas, Puji menekankan bahwa realita di lapangan menunjukkan banyak lubang evaluasi yang harus segera ditambal oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Kota Samarinda.
Salah satu poin paling krusial yang disorot adalah ketidakjelasan alokasi anggaran per porsi makan. Puji mempertanyakan bagaimana standar gizi dapat terjaga jika anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp15.000, justru menyusut drastis saat eksekusi.
“Masalah anggarannya yang Rp15.000 jadi Rp 10.000 terus ada juga kabarnya jadi Rp6.000 itu gimana, kan semuanya harus dievaluasi,” cetus Puji, Senin 2 Maret 2026.
Tak hanya soal duit, Puji juga menyoroti aspek higienitas yang mengkhawatirkan. Laporan mengenai adanya menu yang berjamur hingga kasus diare pada siswa menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan di dapur umum masih sangat lemah.
Ia mempertanyakan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang direkrut, yang diduga lebih mengutamakan kedekatan relasi ketimbang keahlian gizi.
“Apakah benar yang masak itu tahu tentang kebersihan, selama ini perekrutannya seperti apa, walaupun sudah ada juknis, tapi perekrutannya kan gampang saja dengan kedekatan, dari partai, tentara, atau polisi. Apa benar mereka punya kompetensi,” tanya politisi Partai Demokrat tersebut.
Puji merinci standar dapur yang seharusnya dipenuhi, mulai dari pemisahan dapur bersih dan kotor, sistem penyimpanan bahan baku, hingga sterilitas air PDAM yang digunakan untuk memasak.
“Kalau di situ ada tikus-tikus, berarti sudah tidak benar. Apakah selokan sekitar mampet, airnya steril tidak, evaluasi itu harusnya dilakukan per bulan, jangan tunggu masalah menumpuk,” tegasnya.
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat dan pendidikan, Puji menyayangkan sikap Pemerintah Kota Samarinda yang terkesan menutup diri. Hingga saat ini, pihak legislatif mengaku belum pernah dilibatkan langsung untuk meninjau dapur umum atau proses distribusi secara formal.
“Kami hanya melihat teori dan laporan-laporan. Harusnya kami dibawa meninjau. Tapi kami tidak dibawa sama pemerintah kota untuk melihat kondisi dapurnya seperti apa,” keluhnya.
Puji mendesak pemerintah pusat melalui BGN dan pemerintah daerah untuk segera melakukan audit menyeluruh. Ia memperingatkan bahwa program yang secara konsep bertujuan meningkatkan IQ anak bangsa ini bisa menjadi bumerang jika dikelola dengan amatir.
“Program itu di atas kertas bagus untuk kesejahteraan dan generasi emas. Tapi kalau ada jamur, ada yang sakit perut, berarti ada sesuatu yang salah. Entah programnya, tenaganya, atau anggarannya yang harus dievaluasi total,” tukasnya.
