Samarinda, Natmed.id – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mulawarman (Unmul) M Ilham Maulana menegaskan bahwa Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat (Mahakam) tidak mencapai kesepakatan apapun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur usai pertemuan singkat dalam aksi demonstrasi pada Senin, 1 September 2025.
Ia menilai jawaban yang diberikan pimpinan legislatif hanya normatif dan tidak menyentuh substansi dari 11 tuntutan yang disuarakan ribuan mahasiswa.
“Kami menegaskan tidak ada kesepakatan apapun. Respons yang disampaikan pimpinan legislatif sangat normatif. Jawaban itu tidak bisa menyelesaikan apa yang kami inginkan, termasuk 11 tuntutan aksi kali ini,” ujarnya di sela-sela aksi.
Ia menambahkan, klaim bahwa aspirasi akan ditampung dan diteruskan ke pemerintah pusat hanyalah janji lama yang berulang kali terdengar namun tak pernah terbukti.
“Kita sudah trauma dengan jawaban seperti itu. Ujung-ujungnya tidak ada tindak lanjut sama sekali,” ucapnya.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahakam membawa tuntutan mulai dari penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), desakan penghapusan tunjangan mewah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga percepatan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai penting, yakni RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Selain itu, massa juga menyoroti persoalan kesejahteraan guru, pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar, serta menolak adanya kebijakan yang dianggap sebagai pemutihan dosa pemerintah.
Tuntutan lain mencakup pencabutan aturan yang merugikan rakyat hingga penghentian tindakan represif aparat terhadap gerakan masyarakat.
Menurut Ilham, keseluruhan poin tersebut menyentuh aspek krusial kehidupan rakyat yang semestinya mendapat tanggapan serius dari para wakil rakyat di daerah.
Namun yang terjadi, lanjut dia, hanya pengulangan pernyataan bahwa aspirasi akan diteruskan tanpa kepastian tindak lanjut.
“Kalau hanya mengatakan akan disampaikan ke pusat, itu artinya tidak ada progres. Kami ingin jawaban yang jelas, bukan sekadar janji,” tegasnya lagi.
Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman aksi-aksi sebelumnya sudah menunjukkan pola yang sama.
Aspirasi mahasiswa ditampung tetapi tak pernah ada perkembangan berarti. Hal itu yang membuat Aliansi Mahakam semakin skeptis terhadap komitmen DPRD Kaltim.
“Kami sudah sering mendengar janji itu. Tapi tidak ada hasil. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk mempercayai lagi,” katanya.
Meski mahasiswa kecewa, lima anggota DPRD Kaltim tetap turun menemui massa. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama Sarkowi V Zahry, Apansyah, Subandi, dan Abdul Giaz naik ke mobil komando untuk berbicara langsung dengan para demonstran.
Di hadapan ribuan mahasiswa, Hasanuddin yang akrab disapa Hamas menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
“Akan kami sampaikan aspirasi rakyat ini. Kami berjanji akan mengawal tuntutan ini,” ucapnya.
Namun, janji tersebut justru disambut sorakan karena dianggap tidak menjawab substansi tuntutan mahasiswa.
