Samarinda, Natmed.id – Keluhan warga tentang kondisi kendaraan bermotor yang brebet dan mogok usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU memantik reaksi kalangan wakil rakyat.
Salah satu legislator yang menyoroti permasalahan ini adalah anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim. Ia mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bertindak cepat guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
Secara tegas, Rohim mengusulkan pembentukan Tim Investagi Independen untuk mengurai akar masalah secara menyeluruh.
Tak hanya itu, meningkatnya keluhan kendaraan bermotor yang mogok usai mengisi bahan bakar turut memicu keluhan warga, yang juga memantik perhatian serius dari kalangan legislatif.
“Diperlukan pendekatan lintas sektor. Tidak bisa hanya mengandalkan audit internal. Kita butuh tim independen yang terdiri dari akademisi, LSM, profesional, hingga aparat penegak hukum,” ungkapnya, Minggu, 6 April 2025.
Menurutnya, penyebab kendaraan bermotor brebet dan mogok usai mengisi BBM di SPBU tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Selain dugaan terkait kualitas BBM, perlu juga diperiksa kondisi fisik bunker di SPBU.
Maka, Rohim menilai, dalam menuntaskan permasalahan ini perlu adanya keterbukaan informasi dan investigasi yang transparan. Tujuannya, menepis spekulasi liar yang beredar di masyarakat.
Maka, ia menegaskan pembentukan tim investigasi merupakan langkah konkret yang mencerminkan keberpihakan pemkot pada aspirasi rakyat.
Ia juga berharap hasil investigasi nantinya disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
“Kami di DPRD siap mengawal. Tapi yang lebih penting, pemerintah harus mendengar suara masyarakat dan menunjukkan keseriusan menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
Selain soal dugaan BBM oplosan, Rohim juga menyoroti kemacetan berkepanjangan di sejumlah titik wilayah Kota Samarinda.
Beberapa titik rawan macet seperti Jalan Gajah Mada dan Teluk Lerong bahkan dilaporkan lumpuh pada jam sibuk. Kondisi ini mengakibatkan gangguan besar terhadap produktivitas warga.
Maka, Rohim menegaskan agar pemkor meningkatkan sistem perawatan dan infrastruktur yang menopang aktivitas masyarakat sehari-hari.
“Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena pemerintah lambat bertindak. Warga sudah kehilangan waktu, tenaga, bahkan uang akibat kendaraan yang rusak atau terjebak kemacetan,” tegasnya.
