Samarinda, Natmed.id – Program bantuan pendidikan Gratispol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) masih menimbulkan beragam respons di tengah masyarakat.
Program yang digadang-gadang sebagai bantuan pendidikan bagi mahasiswa ini ternyata tidak sepenuhnya menanggung seluruh biaya kuliah, sehingga memicu pro dan kontra di kalangan mahasiswa maupun orang tua.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana menjelaskan bahwa pada praktiknya bantuan yang diberikan melalui Program Gratispol, masih bersifat subsidi dan belum mampu menutup seluruh biaya pendidikan mahasiswa.
“Gratispol ini kan program baru ya. Pro dan kontra itu pasti ada. Kejadiannya memang ada juga mahasiswa yang mengundurkan diri dari penerimaan beasiswa itu,” ujar Yenni, Selasa 3 Maret 2026.
Salah satu persoalan yang muncul adalah persepsi masyarakat terhadap istilah gratis yang digunakan dalam program tersebut. Banyak masyarakat, termasuk orang tua mahasiswa, mengira pemerintah akan menanggung seluruh biaya kuliah tanpa ada tambahan biaya lain.
Namun pada kenyataannya, bantuan yang diberikan hanya sebagian dari total biaya kuliah yang harus dibayarkan mahasiswa.
Salah satu kasus mahasiswa yang menerima bantuan melalui program tersebut. Dari total biaya kuliah sebesar Rp9 juta, mahasiswa tersebut hanya memperoleh bantuan sekitar Rp5 juta melalui skema Gratispol.
“Jadi memang tidak full, tapi paling tidak ada subsidi. Itu juga sudah membantu mahasiswa,” katanya.
Selain itu, Yenni juga menyoroti pentingnya keseimbangan dalam pengalokasian anggaran daerah, pemerintah provinsi tidak bisa memusatkan seluruh anggaran hanya pada sektor pendidikan karena masih banyak kebutuhan masyarakat lain yang juga harus dipenuhi.
“Kalau semua anggaran kita taruh di pendidikan itu memang bagus. Tapi kalau semuanya di pendidikan, bagaimana dengan jalan kita? Bagaimana dengan kebutuhan masyarakat lain seperti pupuk atau alat perikanan? Itu juga penting,” tegas politisi dari PKB tersebut.
Karena itu, DPRD Kaltim bersama pemerintah provinsi akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Gratispol, termasuk menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah yang juga harus diperhitungkan secara matang.
“Ini juga kita bahas di DPRD. Tahun berikutnya bagaimana, dengan kondisi anggaran kita yang juga harus dihitung, apalagi dengan kemungkinan defisit,” ungkapnya.
Ia memastikan pemerintah daerah dan DPRD akan berupaya mencari formulasi terbaik agar program bantuan pendidikan tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan sektor lain yang juga penting bagi masyarakat.
“Nanti pasti pemprov dan DPRD akan ambil jalan terbaik, jalan tengah mana yang paling baik untuk masyarakat dan mahasiswa,” pungkasnya.
Meski belum menanggung seluruh biaya pendidikan, Yenni menilai Program Gratispol tetap memberikan manfaat karena mampu mengurangi beban biaya kuliah yang harus ditanggung mahasiswa dan keluarga mereka.
“Yang pasti walaupun tidak full, paling tidak ada subsidi separuh untuk biaya kuliah mahasiswa,” tutupnya.
