Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Utama Hukum

Asran Tegaskan Lahan Puskesmas Sidomulyo Tidak Terbukti Melawan Hukum

26 Februari 2026
in Hukum
A A
Asran Tegaskan Lahan Puskesmas Sidomulyo Tidak Terbukti Melawan Hukum

Teks: Kabag Hukum Setkot Samarinda Arsan Yunisran kepada media usai RDP Sengketa Lahan Puskesmas Sidomulyo, Kamis 25/2/26 (Natmed.id/sukri)

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Kota Samarinda menegaskan penggunaan lahan untuk Puskesmas Sidomulyo telah melalui proses hukum dan tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Hukum Setkot Samarinda, Asran Yunisran, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Samarinda di Kantor DPRD Samarinda,  Kamis, 26 Februari 2026.

RDP tersebut membahas surat masuk dari warga terkait klaim kepemilikan lahan yang digunakan untuk Puskesmas Sidomulyo.

Menurut Asran, pemerintah sebagai lembaga wajib taat dan patuh terhadap hukum. Apabila ada masyarakat yang merasa haknya diambil secara tidak sah, maka jalur gugatan merupakan langkah yang sah secara hukum.

“Kalau masyarakat merasa punya hak dan merasa diambil secara sewenang-wenang oleh pemerintah, silakan mengajukan gugatan. Itu hak konstitusional,” ujarnya.

Selain itu, ia menegaskan sengketa lahan tersebut sebelumnya pernah digugat oleh pihak bernama Abdullah dengan dua objek perkara, yakni satu sekolah dasar (SD) dan Puskesmas.

Dalam proses persidangan, Pemkot Samarinda menyampaikan bahwa dokumen pembebasan lahan lama tidak dapat ditunjukkan secara lengkap, selain adanya penguasaan fisik secara terus-menerus dengan itikad baik serta pengakuan bahwa tanah tersebut pernah diperjualbelikan.

Menurutnya, majelis hakim kemudian memutuskan dua objek tersebut secara berbeda. Untuk objek SD, hakim menilai bukti yang disampaikan pemerintah lebih lemah dibanding bukti dari penggugat, sehingga pemerintah diwajibkan membayar ganti rugi setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

“Untuk SD, begitu inkrah langsung kami bayarkan, karena memang pertimbangan hakim menilai bukti kami tidak cukup kuat,” jelasnya.

Sementara itu, untuk objek Puskesmas, hakim menilai terdapat persangkaan yang cukup kuat bahwa pemerintah pernah melakukan pembelian, meski dokumen jual beli tidak dapat diperlihatkan. Penguasaan fisik yang berlangsung bertahun-tahun tanpa gangguan serta tidak adanya keberatan sebelumnya menjadi pertimbangan penting.

“Atas dasar itu dinyatakan Pemkot tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada dasar untuk pembayaran ganti rugi,” katanya.

Lebih lanjut, ungkap Asran tidak menampik pencatatan dokumen pada era 1970–1980-an belum tertata dengan baik.

Ia menyebutkan, banyak arsip pembebasan lahan pada masa tersebut sulit ditemukan, terlebih sejumlah pegawai yang terlibat sudah pensiun dan kantor pemerintahan telah beberapa kali berpindah lokasi.

“Bukan berarti pemerintah mengambil tanah orang begitu saja. Hanya saja pembuktian untuk kasus lama memang lebih sulit,” tegasnya.

Ia juga menyinggung praktik masa lalu pada era pembangunan SD Inpres di masa Presiden Soeharto, di mana masyarakat kerap meminjamkan atau menghibahkan tanah untuk fasilitas umum demi kemajuan kampung. Ada pula yang dibebaskan dengan nilai tertentu.

“Di Samarinda praktik seperti itu ada. Ada yang dipinjamkan, ada yang dihibahkan. Bahkan ada kasus di Jalan Ulin yang disertai surat hibah dari orang tua pemilik untuk dijadikan aset pemerintah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam hukum perdata dikenal adanya pengakuan hak secara diam-diam, yakni ketika seseorang mengetahui tanahnya dikuasai pihak lain dalam waktu lama namun tidak mengajukan keberatan atau gugatan.

“Kenapa baru digugat tahun 2018, selama ini ke mana? Itu juga menjadi pertimbangan hakim,”tandasnya.

Tags: AbdullahAsranPemkot SamarindaPuskesmas Sidomulyo
natmed

natmed

Baca Juga

Dari Gurik hingga MBG, Samarinda Gaspol Tekan Stunting

Dari Gurik hingga MBG, Samarinda Gaspol Tekan Stunting

8 Juni 2026
3.2k
Bangga Jadi Pemuda Tani, Dorong Jadi Industri Menjanjikan

Bangga Jadi Pemuda Tani, Dorong Jadi Industri Menjanjikan

31 Mei 2026
3.3k
Deadline Juli Makin Dekat, DPRD Samarinda Pacu Pembahasan Laporan APBD 2025

Dari Kredit Tanpa Bunga hingga Sepak Bola, Pemkot Samarinda Buka Peluang UMKM Tumbuh Lebih Kencang

26 Mei 2026
3.2k
Kasat Narkoba Kukar Resmi Jadi Tersangka, Begini Modus Pengiriman Barang Haramnya

Enam Koperasi Merah Putih di Samarinda Terkendala Lahan, Pemkot Keberatan Skema Sewa dari Pemprov

17 Mei 2026
3.2k
Next Post
Kuasa Hukum Dayang Donna Sebut Cacat Fakta dalam Dakwaan Pemufakatan Jahat

Kuasa Hukum Dayang Donna Sebut Cacat Fakta dalam Dakwaan Pemufakatan Jahat

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.