Samarinda, Natmed.id – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Provinsi Kaltim resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 dengan nilai total mencapai Rp21,74 triliun. Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-35 di Samarinda, Jumat, 12 September 2025.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji, yang hadir mewakili Gubernur, menandatangani dokumen kesepakatan bersama pimpinan DPRD. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan APBD disusun secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami menyambut baik dan menyampaikan terima kasih serta rasa syukur atas proses pembahasan dan evaluasi yang telah dilakukan Dewan. Kerja sama yang solid ini menjadi kunci utama dalam merampungkan dokumen anggaran tepat waktu,” ujar Seno Aji.
APBD Perubahan 2025, kata Seno, bukan sekadar dokumen teknis, tetapi merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran ini akan difokuskan pada sejumlah sektor prioritas.
Sektor pendidikan dan kesehatan mendapat perhatian besar, terutama untuk peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat kurang mampu serta upaya serius dalam pencegahan stunting.
Bidang infrastruktur diarahkan pada pembangunan yang membuka konektivitas antarwilayah dan menggerakkan ekonomi lokal. Pertanian juga menjadi prioritas guna meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Sementara itu, program perlindungan sosial akan diperkuat untuk memperluas akses pendidikan dan kesehatan.
Meski pendapatan daerah mengalami penyesuaian dari Rp20,10 triliun menjadi Rp19,14 triliun, belanja daerah justru naik menjadi Rp21,69 triliun. Peningkatan terbesar terdapat pada belanja operasi yang naik Rp729 miliar, terutama untuk belanja pegawai serta barang dan jasa.
Belanja modal pun naik Rp50 miliar guna mendukung target pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami meyakini bahwa proses ini akan menghasilkan program pembangunan yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan,” tambah Seno Aji.
Ia berharap, kesepakatan yang telah dicapai dapat menjadi landasan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kaltim. DPRD dan Pemprov Kaltim diharapkan terus menjaga kolaborasi demi keberhasilan pembangunan di masa mendatang.
