Jakarta, Natmed.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kembali menggelar Anugerah Kebudayaan 2026 dengan menempatkan peran bupati dan wali kota sebagai aktor utama pemajuan kebudayaan daerah, seiring masih lemahnya kebudayaan sebagai prioritas pembangunan nasional.
Rangkaian Anugerah Kebudayaan PWI 2026 diawali dengan silaturahmi dan presentasi kandidat penerima penghargaan yang digelar di Gedung PWI Pusat, Jakarta, Kamis 8 Januari 2026 sekaligus menjadi bagian dari agenda menuju Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
Ketua Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono mengatakan Anugerah Kebudayaan telah digagas sejak 2016 dan tahun 2026 menjadi penyelenggaraan yang keenam. Program ini dirancang untuk mendorong kebudayaan sebagai fondasi pembangunan dari tingkat daerah.
“PWI memandang kebudayaan bukan sekadar urusan seni, tetapi kekuatan strategis bangsa. Kalau kebudayaan di daerah sehat, maka kebudayaan nasional juga akan sehat,” kata Yusuf.
Sejak awal Anugerah Kebudayaan PWI memilih pendekatan bottom-up dengan menjadikan kepala daerah sebagai motor penggerak. Dalam konteks desentralisasi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan besar dalam menentukan arah pembangunan, termasuk kebudayaan.
“Karena itu kami memulai dari bupati dan wali kota. Mereka punya wilayah, punya rakyat, dan punya kebijakan. Kebudayaan daerah menentukan wajah Indonesia,” katanya.
Anugerah Kebudayaan PWI pertama kali digelar di Lombok pada 2016. Sejak itu, proses seleksi dilakukan secara ketat dan berlapis, mulai dari pengajuan proposal, kelengkapan regulasi daerah, hingga presentasi langsung di hadapan dewan juri.
“Bukan hanya apa yang ditulis di proposal, tapi sejauh mana kepala daerah memahami dan menjalankan kebijakan kebudayaan itu sendiri,” ujarnya.
Dalam perjalanannya, PWI juga mencatat bahwa kebudayaan sempat belum menjadi perhatian utama negara. Padahal, pada 2017 UNESCO menetapkan Indonesia sebagai salah satu super power kebudayaan dunia. Rekomendasi agar kebudayaan menjadi prioritas nasional baru terealisasi beberapa tahun kemudian.
Untuk Anugerah Kebudayaan 2026, PWI Pusat membuka dua kategori, yakni kategori kepala daerah diikuti oleh bupati atau wali kota yang dinilai sukses bersinergi dengan media dalam memajukan kebudayaan daerah setempat. Sementara itu, kategori wartawan dan komunitas Ini merupakan kategori baru yang diperkenalkan pada tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi wartawan dan komunitas dalam pelestarian budaya.
“Banyak wartawan yang diam-diam bekerja serius di kebudayaan, baik skala nasional maupun internasional. Ini yang ingin kami apresiasi,” jelas Yusuf.
Dalam kategori kepala daerah, terdapat 10 bupati dan wali kota yang masuk kandidat penerima Anugerah Kebudayaan 2026, yaitu:
1. Wali Kota Malang, Jawa Timur Wahyu Hidayat
2. Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur Andi Harun
3. Wali Kota Mataram, NTB Mohan Roliskana
4. Bupati Lampung Utara, Lampung, Hamartoni Ahadis
5. Bupati Temanggung, Jawa Tengah, Agus Setiawan
6. Bupati Manggarai, NTT, Heribertus Geradus Laju Nabit
7. Bupati Blora, Jawa Tengah, Arief Rohman
8. Bupati Labuhanbatu, Sumatra Utara, Maya Hasmita
9. Bupati Manokwari, Papua Barat Hermus Indou
10. Bupati Padang Pariaman, Sumatra Barat John Kenedy Aziz
PWI Pusat menargetkan kepala daerah penerima Anugerah Kebudayaan tidak berhenti pada seremoni penghargaan, tetapi dikawal oleh komunitas dan wartawan lokal yang memiliki kompetensi di bidang kebudayaan.
“Kami ingin ada keberlanjutan, daerah-daerah ini akan kami dorong untuk pelatihan jurnalistik kebudayaan agar pengawalan pemajuan budaya berjalan konsisten,” kata Yusuf.
Menurutnya, kemajuan kebudayaan daerah akan sangat menentukan arah dan kekuatan kebudayaan nasional ke depan. “Nasib kebudayaan nasional ditentukan oleh seberapa serius daerah mengelolanya,” pungkas Yusuf.
