Samarinda, Natmed.id – Wacana penghapusan guru honorer kembali memantik kritik di daerah. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Anhar menilai kebijakan pemerintah pusat terkait penataan guru non-ASN jangan hanya berhenti pada penghilangan status honorer tanpa menyiapkan solusi atas kekurangan tenaga pengajar di daerah.
Persoalan utama pendidikan di Samarinda saat ini justru kekurangan guru yang terjadi hampir setiap tahun. Kondisi itu dinilai akan semakin berat jika pemerintah tetap menghapus tenaga honorer tanpa skema pengganti yang jelas.
“Kalau cuma menghilangkan guru honorer tanpa solusi, ya menterinya saja yang diganti. Jangan bikin susah daerah,” tegas Anhar saat diwawancarai, Senin 11 Mei 2026.
Samarinda setiap tahun mengalami kekurangan sekitar 100 tenaga pengajar akibat pensiun, mutasi hingga meninggal dunia. Dalam situasi itu, guru honorer selama ini menjadi penopang utama keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah.
Kualitas guru honorer tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan, untuk mata pelajaran tertentu seperti matematika, kimia, fisika hingga bahasa Inggris, tenaga honorer justru dianggap memiliki kompetensi tinggi dan sangat dibutuhkan sekolah.
“Guru honorer itu bukan berarti kualitasnya di bawah untuk pelajaran tertentu malah mereka spesialis. Harusnya kalau perlu dibayar lebih mahal,” katanya.
Anhar juga menyoroti ketimpangan kondisi pendidikan antara daerah dan kota besar seperti Jakarta. Menurutnya, pemerintah pusat tidak bisa menyamakan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.
“Jangan samakan Samarinda dengan Jakarta. Di sana banyak sekolah swasta besar, yayasan kuat. Di daerah ini kita masih bergantung pada tenaga honorer untuk menutup kekurangan guru,” ujarnya.
Pemerintah pusat seharusnya hadir memberi solusi konkret, bukan sekadar membuat aturan administratif. Apalagi, di tengah keterbatasan anggaran daerah dan pemotongan transfer ke daerah, pemerintah kota dinilai akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan.
“Daerah mau ikut memperbaiki pendidikan, tapi anggaran dipotong, tenaga honorer mau dihilangkan. Lalu apa yang bisa diharapkan?” ucapnya.
Anhar bahkan mengingatkan dampak kebijakan tersebut bisa meluas hingga mengganggu keberlangsungan sekolah. Ia khawatir kekurangan guru akan memicu penurunan kualitas pendidikan bahkan penutupan sekolah di beberapa wilayah.
“Kalau gurunya enggak ada, sekolah bisa tutup. Dampaknya panjang. Jangan berpikir simpel,” katanya.
Selain itu, ia meminta pemerintah pusat membuka ruang bagi daerah untuk tetap merekrut guru kontrak sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Menurutnya, fleksibilitas kebijakan sangat penting karena kondisi setiap daerah berbeda.
“Yang dibutuhkan itu regulasi yang realistis. Kalau memang kekurangan guru, daerah harus diberi ruang mencari solusi,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 menegaskan guru non-ASN tetap dapat bertugas di sekolah pemerintah daerah dengan syarat terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga 31 Desember 2024.
Kebijakan itu disebut pemerintah sebagai upaya menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah daerah. Namun di lapangan, kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran bagi guru honorer yang belum terdata maupun daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik.
Anhar menilai polemik ini menunjukkan pemerintah pusat perlu lebih serius memahami persoalan pendidikan di daerah sebelum mengambil keputusan besar.
“Kalau bicara Indonesia Emas, ya pendidikan dulu yang dibereskan. Jangan guru honorer belum selesai, kita sudah ribut lagi soal penghapusan,” pungkasnya.
