Balikpapan, Natmed.id – Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik membahas pembaruan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Benua Etam. Pembahasan itu digelar di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (15/11/2023).
Pertemuan ini dihadiri oleh kepala daerah, perangkat daerah, serta instansi vertikal di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Akmal Malik, pembaruan kebijakan pemerintahan merupakan suatu proses perubahan guna mencapai tujuan tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi.
“Dalam mengelola pembaruan kebijakan dapat dipicu oleh berbagai faktor. Termasuk perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan teknologi,” ungkapnya.
Akmal menekankan perlunya manajemen yang cermat dan responsif dalam mengelola pembaruan kebijakan agar tetap relevan, efektif, dan dapat memenuhi tuntutan zaman.
Dalam konteks ini, pendekatan holistik yang melibatkan pemangku kepentingan, teknologi, dan proses bisnis dijelaskan sebagai kunci peningkatan kecepatan untuk hasil yang lebih optimal.
Selain itu, evaluasi dilakukan dengan menekankan peran indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur hasil dan dampak kegiatan.
Kehadiran Sekretaris Daerah dan para asisten Pj Gubernur turut mendampingi dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih optimal.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menyesuaikan kebijakan pemerintahan dengan perubahan yang terjadi. Baik dari segi sosial, ekonomi, politik, maupun teknologi di Kaltim.
