Samarinda, Natmed.id – Dampak kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Samarinda. Selain peluang ekonomi, lonjakan penduduk yang dipicu pembangunan IKN juga membawa tantangan besar, mulai dari penyediaan air bersih hingga potensi meningkatnya pengangguran.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas Patiroy mengingatkan bahwa Samarinda tidak boleh hanya melihat IKN sebagai peluang, tetapi juga harus siap menghadapi konsekuensi yang muncul.
“Jangan sampai kita lepas dari keberadaan IKN, ini peluang sekaligus tantangan. Kalau tidak bisa kita kelola, justru bisa jadi ancaman, pengangguran akan banyak,” ujarnya usai Musrenbang RKPD 2027 di Bapperida Samarinda, Rabu 1 April 2026.
Arus masuk penduduk ke Samarinda sebagai daerah penyangga IKN akan meningkatkan tekanan terhadap layanan dasar, khususnya infrastruktur air bersih.
Ia menyinggung target Wali Kota Andi Harun yang menargetkan seluruh masyarakat dapat menikmati layanan air bersih pada 2029.
“Orang datang ke Samarinda, tapi bagaimana penyediaan infrastrukturnya. Target air bersih 2029 itu bagus, tapi kalau tidak ditangani dengan baik, ini bisa jadi masalah besar,” tegasnya.
Selain infrastruktur, persoalan lapangan kerja menjadi perhatian utama. Tanpa perencanaan matang, peningkatan jumlah penduduk berisiko tidak diimbangi dengan ketersediaan pekerjaan.
“Kalau tidak kita manage dengan baik, ini bisa jadi tantangan besar. Pengangguran akan meningkat,” katanya.
Namun demikian, ia menilai kondisi tersebut bisa dibalik menjadi peluang jika pemerintah mampu mengarahkan potensi yang ada.
“Pendatang itu bisa kita manfaatkan. Bisa jadi petani, pedagang, bahkan investor di Samarinda. Tinggal bagaimana kita mengelolanya,” lanjutnya.
Di sisi lain, Marnabas juga menyoroti ketergantungan Samarinda terhadap pasokan bahan dari luar daerah yang mencapai 70–80 persen. Kondisi ini dinilai berpotensi memperparah tekanan ekonomi, termasuk inflasi, jika tidak dikelola dengan baik.
Meski begitu, ia menilai pengendalian tetap memungkinkan melalui manajemen distribusi dan produksi lokal yang lebih efektif.
“Orang bilang Samarinda rentan inflasi karena pasokan dari luar, tapi sebenarnya bisa kita kelola. Pertumbuhan ekonomi kita pernah 8,6 persen, sekarang 6,3 persen, inflasi juga masih terjaga,” jelasnya.
Dalam menghadapi dinamika tersebut, Pemkot Samarinda didorong untuk mengubah cara pandang terhadap ancaman yang ada.
Kunci utama menghadapi dampak IKN adalah perubahan pola pikir dalam perencanaan pembangunan, dari sekadar menjalankan program menjadi strategi yang berdampak nyata.
“Ini momentum kita untuk berubah, dari bekerja keras menjadi bekerja cerdas. Semua potensi harus dimaksimalkan,” tukasnya.
