Samarinda, Natmed.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agusriansyah Ridwan menyoroti pemerataan pembangunan pendidikan di provinsi tersebut. Salah satu perhatian utama yang disampaikannya adalah terkait keberadaan madrasah, baik negeri maupun swasta.
Menurutnya, lembaga tersebut harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang layak mendapat dukungan yang setara.
Agusriansyah menekankan bahwa madrasah tidak boleh dipandang sebagai entitas yang terpisah dari jalur pendidikan formal lainnya.
Ia meyakini bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus menyentuh seluruh lapisan, termasuk lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
“Kalau kita bicara tentang pendidikan secara menyeluruh, maka tidak boleh ada pembedaan antara sekolah umum dan madrasah,” ujar Agusriansyah belum lama ini.
“Saya rasa tidak dibatasi, baik yang negeri maupun swasta, semuanya sudah jelas menjadi bagian dari sistem pendidikan yang perlu diperkuat, terutama dalam hal dukungan sarana dan prasarana,” lanjutnya.
Secara kewenangan, ia menyadari bahwa pengelolaan madrasah memang berada di bawah naungan Kemenag.
Namun dalam praktiknya, pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk berkontribusi melalui skema hibah. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap pendidikan masyarakat. Skema inilah yang menurutnya harus dimanfaatkan secara optimal.
“Memang betul, dari sisi kelembagaan, madrasah itu menjadi domain Kementerian Agama. Tapi, pemerintah daerah juga memiliki cara untuk ikut serta, misalnya dengan memberikan dana hibah,” ujarnya.
“Nah, kalau kita sudah bicara hibah, itu berarti sejak awal sudah ada pemikiran bahwa harus ada proporsi yang berbeda, ada kepedulian yang lebih dalam konteks kearifan lokal,” lanjut Agusriansyah.
Lebih jauh, ia menyoroti kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung madrasah seharusnya tidak hanya menjadi penyelamat di tengah keterbatasan pusat. Namun, juga harus menjadi refleksi bahwa pemerintah pusat perlu meningkatkan komitmennya.
“Ini yang saya maksud, daerah sudah berbuat. Daerah bahkan menunjukkan kontribusi riil. Maka jangan sampai ini tidak ditanggapi serius oleh pusat. Harusnya ini menjadi cambuk, menjadi pemicu agar pemerintah pusat, terutama Kementerian Agama, benar-benar hadir secara optimal dalam memperkuat madrasah,” tegasnya.
Agusriansyah juga menambahkan bahwa madrasah memiliki nilai lebih karena tidak hanya memberikan pendidikan formal. Namun, juga memperkuat fondasi nilai-nilai moral dan spiritual peserta didik.
Oleh karena itu, perhatian terhadap pembangunan madrasah bukan hanya soal fisik bangunan atau anggaran. Namun, juga tentang menciptakan ekosistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas.
Agusriansyah berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam membangun madrasah tidak sekadar menjadi program formalitas.
Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi, agar seluruh madrasah di Kaltim bisa berdiri sejajar dengan sekolah umum dalam hal fasilitas, tenaga pendidik, hingga akses digital.
“Pendidikan adalah hak semua anak bangsa, dan negara wajib hadir dalam semua bentuk dan jalur pendidikan,” tandasnya.
