Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Agusriansyah Ridwan menegaskan pentingnya sinkronisasi dan validasi program beasiswa pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, guna menghindari tumpang tindih penerima bantuan.
Hal ini ia sampaikan saat menyoroti pelaksanaan dua program bantuan pendidikan yang kini berjalan bersamaan di Kalimantan Timur, yakni program Gratispol milik Pemerintah Provinsi dan program Kutim Tuntas dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Agusriansyah menekankan bahwa pemberian dua beasiswa sekaligus kepada satu siswa harus dicegah. Ia menyebut bahwa validasi penerima harus diperketat agar tidak ada satu pun siswa yang menerima ganda dari dua skema tersebut.
Menurutnya, langkah ini penting demi asas pemerataan serta agar alokasi anggaran bantuan pendidikan bisa tepat sasaran.
“Harus ada salah satu yang dicoret dan tidak mungkin Gratispol yang dicoret,” ujarnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin, 7 Juli 2025.
Ia mengungkapkan, posisi program Gratispol yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki sistem dan cakupan yang cukup luas. Karena itu, jika ditemukan siswa yang telah terdaftar sebagai penerima beasiswa Gratispol, maka otomatis mereka tidak bisa lagi menerima bantuan dari program Kutim Tuntas.
Namun, ia tidak serta-merta menolak keberadaan program Kutim Tuntas. Justru sebaliknya, Agusriansyah mendorong agar program tersebut dimanfaatkan sebagai saluran bantuan bagi siswa yang belum terakomodasi oleh Gratispol.
Menurutnya, hal itu akan jauh lebih tepat sasaran dibandingkan membiarkan dua program berjalan tanpa pengawasan dan pemisahan data yang jelas.
Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan program Kaltim Tuntas di masa lalu, terutama terhadap siswa-siswa yang sebelumnya telah menerima manfaat dari program tersebut. Ia mempertanyakan bagaimana nasib para penerima lama di tengah bergulirnya program Gratispol yang kini mulai aktif menjangkau berbagai lapisan pelajar di provinsi itu.
Di sisi lain, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur ini juga berharap agar kebijakan-kebijakan pendidikan yang dilahirkan oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, benar-benar mampu menjawab persoalan mendasar dunia pendidikan di daerah. Terutama dalam hal pemerataan akses dan keadilan dalam pemberian bantuan pendidikan.
Ia menilai, jika tidak dikelola secara sistematis dan adil, maka semangat untuk menciptakan kesetaraan pendidikan justru bisa melahirkan kecemburuan sosial.
Ia pun menyerukan adanya komunikasi lintas pemerintah agar tidak ada ego sektoral yang akhirnya justru mengorbankan kepentingan siswa sebagai penerima manfaat.
Dengan posisi Kalimantan Timur yang kini terus berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan nasional, Agusriansyah menegaskan bahwa sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama.
Namun, ia mengingatkan, prioritas tersebut tidak boleh hanya berupa slogan atau program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa basis data terpadu dan kebijakan yang saling menguatkan.
