Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Agus Aras menekankan pentingnya perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap kondisi jalan nasional yang melintasi wilayah timur provinsi, terutama di Kabupaten Kutai Timur dan daerah sekitarnya.
Menurut Agus, kondisi lalu lintas di ruas jalan nasional yang membentang dari Samarinda menuju Kutai Timur hingga wilayah tenggara kini semakin padat. Volume kendaraan yang tinggi setiap harinya menjadi cermin nyata dari urgensi perbaikan dan peningkatan infrastruktur di jalur strategis tersebut.
“Arus kendaraan yang melintasi wilayah timur, terutama di ruas nasional Samarinda-Kutai Timur hingga ke Tenggara, itu sangat tinggi dan padat. Sudah saatnya ada jawaban konkret dari pemerintah. Masyarakat sudah lama menunggu, dan kami di DPRD melihat ini sebagai salah satu prioritas,” ujarnya, Rabu, 9 Juli 2025.
Agus menilai bahwa perhatian terhadap ruas jalan ini tidak bisa lagi ditunda. Kebutuhan akan infrastruktur yang layak bukan sekadar keinginan para pemangku kepentingan, tetapi merupakan desakan nyata dari warga di lapangan.
Ia menyebut, aspirasi tersebut telah datang dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa, pelaku usaha, hingga pedagang lokal yang merasakan langsung dampak buruk dari kondisi jalan yang tak memadai.
“Hampir setiap saat saya dihubungi masyarakat, baik itu warga Kutai Timur, pedagang, maupun pelaku usaha lokal. Mereka semua berharap ada penyelesaian terhadap kondisi jalan ini. Masyarakat sangat antusias dan sangat menantikan pembangunan tersebut,” sebutnya.
Bagi Agus, pembangunan infrastruktur di wilayah timur Kalimantan Timur harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu menggerakkan roda ekonomi daerah secara menyeluruh.
Ia menyarankan agar pemerintah provinsi tidak hanya terpaku pada satu sumber pendanaan. Skema pembiayaan, menurutnya, bisa dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, maupun melalui sinergi dengan pemerintah pusat lewat skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau program nasional lain yang relevan.
“Kami berharap pembayaran atau pendanaannya baik dari provinsi maupun pemerintah pusat bisa dikolaborasikan. Artinya, tidak hanya mengandalkan satu sumber. Jika pemerintah pusat bisa turun tangan lewat skema proyek strategis nasional, tentu itu akan lebih baik,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jalan bukan semata urusan teknis lalu lintas, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat. Akses pendidikan, layanan kesehatan, distribusi kebutuhan pokok, serta stabilitas harga barang bergantung pada kelancaran transportasi yang andal dan aman.
Karena itu, tegas Agus, pembangunan jalan harus dijadikan prioritas strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.
“Infrastruktur itu nyawa perekonomian daerah. Kalau jalannya baik, distribusi lancar, harga barang bisa stabil. Anak-anak juga bisa sekolah lebih mudah, layanan kesehatan bisa lebih cepat dijangkau,” tegasnya.
Agus pun mendesak agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya menjadikan isu ini sebagai wacana rutin yang berulang dari tahun ke tahun.
Ia mendorong adanya langkah-langkah konkret, termasuk penyusunan rencana aksi yang terukur dan penyampaian proposal komprehensif kepada pemerintah pusat. Data lalu lintas, beban kendaraan, dan proyeksi dampak ekonomi mesti dijadikan dasar argumen agar pembangunan benar-benar bisa dijalankan secara terencana.
Agus Aras mengungkapkan harapannya agar seluruh upaya yang telah mereka dorong tidak berhenti sebatas pembahasan dalam rapat semata, melainkan dapat benar-benar terwujud melalui langkah nyata di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya pengawalan bersama agar pemerintah pusat turut menyadari urgensi pembangunan di kawasan timur Kalimantan Timur.
