Samarinda,Natmed.id – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Kegiatan RDP yang berlangsung di Gedung E lantai 1 DPRD Provinsi ini turut hadir Rusman Ya’qub selaku Wakil Ketua Pansus LKPj.
Pansus melakukan RDP bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).
“Tetapi sangat disayangkan tidak banyak kepala OPD yang hadir dalam pertemuan hari ini,” ujar Rusman, Selasa (6/4/2021).
Rusman Ya’qub mengatakan OPD yang dipanggil berkaitan dengan pengembangan misi ke-5 dan ke-1 dari Gubernur.
“Tapi dalam pembahasan hari ini itu masuk di misi ke-5, tentang berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih profesional dan berorientasi pelayanan publik,” jelasnya kepada awak media.
Dalam pengembangan misi ini, BKD diketahui memiliki alokasi anggaran cukup besar dibandingkan OPD lainnya, yakni sebesar Rp 34 miliar.
Dewan merasa tertarik dengan bagaimana analisis kebutuhan kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi.
Tetapi di sisi lain, Rusman sangat menyayangkan karena kepala BKD tidak hadir dalam pertemuan sehingga masih kurang dalam memberikan jawaban secara signifikan.
“Oleh sebab itu kami akan mengagendakan RDP kembali dengan BKD, Biro Organisasi, dan Badan Pengembangan SDM,” ungkapnya.
RDP hari ini belum banyak yang bisa diinformasikan, tetapi pansus akan tetap terus mendalami dan mengagendakan kembali serta menghadirkan tiga instansi yang terkait untuk menindak anjuti LKPj dari Gubernur.
