National Media Nusantara
DPRD Bontang

Perbaikan Tembok Penghalang Hotel Grand Mutiara Diusulkan Rp200 Juta

Reporter: Nuril – Editor: Redaksi

Bontang, Natmed.id – Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina akan menganggarkan penyelesaian keluhan dari Hotel Grand Mutiara yakni tembok penghalang antara hotel dan Lembah Permai Adventure Park yang sebagian telah rusak.

Amir Tosina saat sidak di lokasi tembok penghalang belakang Hotel Grand Mutiara

Selasa (2/3/2021) Komisi III DPRD Kota Bontang mengadakan inspeksi mendadak (sidak) dengan dihadiri pihak Hotel Grand Mutiara dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bontang di Lembah Permai Adventure Park atau tepat di belakang Hotel Grand Mutiara.

“Sudah diajukan sejak bulan Desember 2020 hanya saja baru ada kesempatan di bulan Maret ini,” jelas Amir Tosina kepada awak media.

Hotel Grand Mutiara eks Oak Tree telah menjadi aset Kota Bontang sejak tahun 2017. Untuk itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang wajib menjaga dan merawat dengan baik.

Kondisi Tembok penghalang belakang Hotel Grand Mutiara

Saat ini kondisi bagian belakang Hotel Grand Mutiara, tepatnya di tembok pembatas antara hotel dengan Lembah Permai Adventure Park mengalami kerusakan.

Tembok terlihat sudah tidak kuat lagi menahan tanah yang berada di hotel. Sedangkan Lembah Permai Adventure Park tepat berada di bawahnya. Jika dibiarkan terus menerus juga akan merugikan lokasi pariwisata tersebut karena tanah longsor.

“Jika hujan lebat tembok sudah tidak mampu menahan dan ini akan menjadikan tanah longsor menuju wisata di bawahnya,” jelasnya kemudian.

Untuk itu, ia akan berkoordinasi dan mendesak Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan terhadap tembok penghalang antara Hotel Grand Mutiara dan Lembah Permai Adventure Park sebelum mengalami kerusakan yang parah.

“Akan dilakukan perbaikan sebelum kondisi semakin parah,” tuturnya.

Ia mengatakan bahwa akan menganggarkan sekitar Rp200 juta untuk perbaikan tembok tersebut. Hal ini sebagai antisipasi sebelum tembok penghalang itu bertambah rusak karena biaya yang diperlukan untuk pemulihan jauh lebih banyak daripada perbaikan.

“Akan dianggarkan sekitar Rp100 juta hingga Rp200 juta saja karena tidak ada pembongkaran tembok,” tambahnya.

Related posts

Usulan Kenaikan Insentif Kader PKK dan Posyandu Bakal Dibawa ke Banggar DPRD

Alfi

Raking Sepakat PTM Tahap Awal Dibatasi 15 Kuota Sekolah

Aditya Lesmana

Bantuan Penyediaan Air Bersih Masyarakat Sidrap Terkendala Administrasi

natmed