Samarinda, Natmed.id — Rencana pengembalian tanggungan iuran BPJS bagi sekitar 49 ribu peserta dari Pemerintah Provinsi Kaltim ke Pemerintah Kota Samarinda menuai perhatian serius.
DPRD Samarinda menilai kebijakan ini tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan administratif, melainkan menyangkut langsung hak dasar masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Anhar menyebut bahwa peserta yang terdampak merupakan warga Samarinda yang selama ini masuk dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Itu masyarakat kita, 49 ribu peserta BPJS PBI itu warga ber-KTP Samarinda. Kalau dikembalikan ke kita, ya tentu kita tidak mungkin mengabaikan rakyat kita,” ujarnya, Rabu 29 April 2026.
Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa pendataan peserta tersebut sebelumnya dilakukan atas permintaan pemerintah provinsi, bukan inisiatif dari pemerintah kota.
“Pendataan itu atas dasar permintaan pemerintah provinsi, bukan kami yang memohon. Jadi kalau sekarang dikembalikan, ini harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama,” katanya.
Langkah yang diperlukan saat ini adalah membangun komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota untuk mencari solusi terbaik, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Ini bukan ruang untuk diperdebatkan. Ini soal bagaimana kita duduk bersama, gubernur dan wali kota, mencari solusi terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.
Anhar juga menyoroti kondisi keuangan Kota Samarinda yang saat ini tengah mengalami tekanan akibat penyesuaian anggaran, sehingga pengalihan beban pembiayaan dinilai perlu dikaji secara matang.
“Bukan berarti kita lari dari tanggung jawab, tapi kondisi keuangan kita juga harus dilihat. Ini harus disinergikan,” ujarnya.
