Samarinda, Natmed.id – Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro memberikan pernyataan resmi terkait pengamanan aksi unjuk rasa yang berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kantor Gubernur Kaltim.
Secara garis besar, pimpinan tertinggi kepolisian di Kaltim tersebut menegaskan bahwa seluruh rangkaian aksi massa di Kota Samarinda berjalan dengan aman, tertib, dan tetap berada di bawah kendali aparat keamanan.
“Situasi di lapangan dapat kami pastikan tetap terkendali sepenuhnya. Tidak ada gangguan keamanan serius maupun korban luka dalam aksi kali ini, karena pengamanan dilakukan dengan pendekatan yang sangat terukur,” ungkapnya kepada media setelah memimpin langsung jalannya pengamanan pada Selasa, 21 April 2026.
Kapolda menjelaskan bahwa proses diplomasi antara pengunjuk rasa dan pemangku kebijakan berjalan lancar, di mana unsur pimpinan dewan telah menerima aspirasi tersebut secara langsung dengan pengawasan dari pemerintah daerah.
“Secara keseluruhan, kami melihat adanya kerja sama yang baik sehingga aksi berlangsung damai. Semua tuntutan sudah tersalurkan dan diterima oleh pihak-pihak terkait,” jelasnya.
Apresiasi setinggi-tingginya diberikan Kapolda kepada seluruh elemen yang terlibat, mulai dari kelompok mahasiswa, masyarakat sipil, hingga personel pengamanan yang mampu menahan diri dan menjaga suasana tetap sejuk.
Meskipun sempat terjadi gesekan atau dinamika lapangan, hal tersebut dinilai sebagai bagian dari ekspresi demokrasi yang masih dalam batas kewajaran serta dapat ditangani sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Mengenai adanya beberapa individu yang sempat diamankan, Kapolda menjelaskan bahwa kepolisian tengah melakukan pemeriksaan mendalam.
Langkah ini diambil untuk melihat keterlibatan mereka secara objektif dengan tetap mengedepankan asas proporsionalitas.
Kapolda menekankan pentingnya menjaga etika dalam berdemokrasi. Ia menegaskan bahwa Polri akan selalu membuka ruang bagi setiap warga negara untuk bersuara, asalkan dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tidak merugikan kepentingan publik yang lebih luas.
“Kami mengimbau agar ke depannya setiap penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang bijak dan elegan. Aspirasi akan jauh lebih efektif jika disampaikan tanpa mengorbankan ketertiban umum atau menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat,” pungkasnya.
