Samarinda, Natmed.id – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) H Baba mengungkap adanya dinamika signifikan dalam penyusunan kamus usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim Tahun 2027.
Meski jumlah usulan mengerucut, bayang-bayang krisis fiskal akibat situasi geopolitik global kini menghantui realisasi anggaran mendatang.
Dalam Rapat Konsultasi yang digelar di Gedung D Kantor DPRD Kaltim, Rabu 4 Maret 2026, H Baba memaparkan bahwa saat ini terdapat 160 kamus usulan yang telah disaring. Angka ini mengalami penyesuaian dari rencana awal sebanyak 126 usulan.
Awalnya terdapat total 306 usulan yang masuk dari seluruh fraksi. Namun, setelah dilakukan verifikasi, ditemukan banyak usulan yang tumpang tindih antara satu fraksi dengan fraksi lainnya.
“Usulan dari seluruh fraksi 306 usulan. Tetapi setelah kita pelajari, banyak terjadi dobel dari fraksi A dan fraksi B, maka dikerucutkan menjadi 160 usulan,” ujar H Baba kepada awak media.
Ia juga menegaskan adanya penghapusan sejumlah usulan yang dianggap tidak selaras dengan skala prioritas pembangunan. Fokus utama tetap merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni infrastruktur, kesehatan, serta pendidikan gratis.
H Baba mengingatkan para konstituen bahwa bantuan berupa pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan) kini tidak bisa lagi masuk secara mandiri dalam kamus usulan daerah karena merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, ia memberikan catatan mengenai celah pengadaan bibit.
“Kecuali pengadaan bibit multipurpose yang digabung dengan pupuk, itu bisa. Tapi syaratnya, mayoritas harus bibitnya, bukan pupuknya. Itu pun masuk di sektor kehutanan,” jelasnya.
Disinggung soal ketersediaan anggaran. Ia menggarisbawahi kekhawatiran mengenai efisiensi anggaran tahun depan yang dipicu oleh ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat yang berpotensi melambungkan harga BBM dan mengganggu stabilitas pendapatan daerah.
Politisi PDIP ini bahkan melontarkan peringatan mengenai kemungkinan terburuk bagi keuangan daerah pada tahun mendatang.
“Kita sudah di warning bahwa kemungkinan besar tahun depan bisa nol kalau memang keuangan kita tidak memadai. Itu pasti ada kekhawatiran soal efisiensi,” tegasnya.
Menyiasati potensi defisit tersebut, DPRD Kaltim mendorong optimalisasi sektor-sektor yang dikelola BUMD untuk mendulang pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu yang disebut adalah pemanfaatan aset fasilitas umum seperti parkir dan sektor-sektor potensial lainnya.
Pembahasan mengenai nilai nominal anggaran belum dilakukan, mengingat fokus utama saat ini masih pada finalisasi kamus usulan yang akan menjadi dasar pembangunan Kaltim di tahun 2027.
