Samarinda, Natmed.id – Keberlanjutan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) dengan alokasi dana Rp100 juta per Rukun Tetangga (RT) menjadi sorotan menjelang berakhirnya masa jabatan Wali Kota Samarinda Andi Harun pada 2029.
Meski dinilai berdampak langsung ke warga, program ini dinilai membutuhkan pembenahan serius agar tidak bergantung pada figur kepala daerah.
Isu tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Probebaya Tanpa AH, Bisa? yang digelar di Universitas Mulawarman, Minggu 15 Februari 2026. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengulas masa depan Probebaya pasca-Andi Harun.
Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah menilai Probebaya merupakan program yang lahir dari kebutuhan riil warga di tingkat paling bawah. Menurutnya, banyak persoalan kecil lingkungan yang selama ini tidak tertangkap oleh skema pembangunan berskala besar.
“Probebaya ini program yang bagus dan sudah memberi dampak sampai di tingkat RT. Kalau program itu baik, siapapun pemimpinnya nanti seharusnya melanjutkan,” ujar Helmi.
Ia mengingatkan, sejak awal Probebaya dirancang agar kebutuhan sederhana seperti jalan lingkungan, posyandu, pos kamling, hingga CCTV bisa segera dieksekusi tanpa menunggu proses panjang birokrasi. Namun ia menegaskan, keberlanjutan program harus dilepaskan dari ketergantungan pada satu figur.
“Kalau program ini dibikin sesuai prosedur dan aturannya, siapapun wali kotanya bisa menjalankan. Tidak boleh bergantung pada figur,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Pokja 30 Kaltim Buyung Marajo memberi catatan kritis terhadap pelaksanaan Probebaya. Ia menilai program ini masih terlalu berfokus pada pembangunan fisik dan belum maksimal membuka ruang partisipasi warga.
“Selama ini Probebaya masih berkutat di infrastruktur. Padahal isu penyadaran warga, kesehatan, perlindungan perempuan, dan hak-kewajiban warga juga penting,” katanya.
Buyung juga mengingatkan risiko politisasi program jika Probebaya hanya dijual sebagai pembagian dana Rp100 juta per RT tanpa evaluasi dan transparansi. Menurutnya, ruang pengawasan publik harus dibuka agar program tidak berubah menjadi alat politik.
“Jangan sampai ini jadi mesin politik. Uang ini uang rakyat, dari APBD, dan wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ujarnya.
Dari perspektif akademik, pengamat politik Universitas Mulawarman Saiful Bahtiar menyebut Probebaya sebagai kebijakan yang efektif secara politik sekaligus rawan disalahgunakan jika tidak diperkuat secara sistemik.
Ia menjelaskan, konsep pemberdayaan masyarakat seharusnya bertumpu pada empat pilar utama: partisipasi, kesetaraan, kemandirian, dan akuntabilitas.
“Kalau pilar itu tidak terpenuhi, program ini bisa bergeser dari pemberdayaan menjadi sekadar belanja,” ujar Saiful.
Ia juga menyoroti potensi jaringan RT digunakan untuk kepentingan politik praktis. Menurutnya, secara faktual jaringan RT merupakan instrumen yang sangat efektif jika ditarik ke arena politik.
“Kalau jaringan ini digunakan dalam konteks politik, itu efektif. Ini yang harus diantisipasi ke depan,” katanya.
Saiful menambahkan, dalam sistem perencanaan formal pemerintahan, pembangunan selama ini bertumpu pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dinilai kurang efektif. Probebaya kemudian hadir sebagai jalur cepat yang pasti jalan, bahkan ia mengibaratkannya sebagai pokok pikiran kepala daerah yang sulit digeser.
Jika program ini terbukti efektif, maka ke depan perlu dipikirkan desain kebijakan yang lebih permanen dan tidak terikat pada nama atau kepentingan politik tertentu.
Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa Probebaya telah menjadi program yang sulit diabaikan karena manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Namun tanpa reformasi pada aspek partisipasi, transparansi, dan pengawasan, program ini berisiko kehilangan ruh pemberdayaan dan terjebak sebagai alat politik jelang pergantian kepemimpinan.
Pertanyaan Probebaya tanpa Andi Harun pun bergeser makna bukan lagi soal siapa wali kotanya, melainkan apakah Samarinda siap membangun sistem kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada warga hingga tingkat RT.
