Samarinda, Natmed.id – Dewan Pimpinan Kota (DPK) Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia (GBN-MI) Kota Samarinda mematangkan rencana kerja dan penguatan struktur organisasi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar di Aula Kodim 0901/Samarinda, Sabtu 14 Februari 2026.
Ketua DPK GBN-MI Samarinda Makmur Ratno Jaya (Maraja) menjelaskan, Rapim merupakan agenda organisasi yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sekaligus forum awal untuk merumuskan program kerja satu periode kepengurusan.
“Ini agenda yang lazim dilakukan organisasi. Selain amanah AD/ART, RAPIM kali ini menjadi yang pertama dan fokusnya menyusun program-program yang nantinya bisa dikoordinasikan dengan pemerintah daerah,” kata Maraja saat konferensi pers.
Ia menyebut, Rapim tidak berhenti pada seremoni pembukaan, tetapi dilanjutkan dengan sidang pleno yang membahas rekomendasi program kerja serta persiapan kegiatan organisasi selama satu tahun ke depan, termasuk agenda sosial menjelang Ramadan.
Agenda penting lain yang dibahas adalah rekomendasi pembentukan struktur organisasi di tingkat kecamatan. Hal tersebut menjadi kewajiban setiap DPK agar roda organisasi berjalan efektif hingga tingkat bawah.
“Setiap DPK wajib melaksanakan Rapim atau Rakerda. Dari sini akan muncul rekomendasi pembentukan DPC agar program tidak hanya di tingkat kota,” ujarnya.
Selain konsolidasi internal, Rapim juga membahas penguatan pemahaman pengurus terhadap isu perubahan regulasi dan mekanisme organisasi. Penguatan ini dinilai penting agar pengurus memahami kewajiban dan arah gerak organisasi ke depan.
Ketua DPP GBN-MI Kalimantan Timur (Kaltim) Rustam Rumoro, dalam keterangannya kepada media menekankan bahwa hasil RAPIM harus diimplementasikan, bukan sekadar menjadi rencana tertulis.
“Apa yang dibahas hari ini harus dijalankan. Kita ingin rencana kerja jangka pendek, menengah, dan panjang benar-benar dikerjakan, bukan hanya formalitas,” tegasnya.
Rustam juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan program GBN-MI, termasuk dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya.
“Gerakan ini tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi dengan pemerintah, TNI, kepolisian, dan instansi terkait agar program bisa berdampak,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Badan Kesbangpol Samarinda, Sri Repelita, menyatakan dukungan pemerintah kota terhadap program-program GBN-MI yang dinilai sejalan dengan upaya menjaga ketertiban dan ketahanan sosial di Samarinda.
“Pemerintah kota mendukung kegiatan Gerakan Bela Negara. Harapannya program-program ini bisa ikut menjaga stabilitas dan kelestarian Kota Samarinda,” ujarnya.
Melalui Rapim dan penyampaian hasilnya dalam konferensi pers, DPK GBN-MI Samarinda berharap program yang disusun dapat berjalan terukur, terkoordinasi, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan daerah.
