Samarinda, Natmed.id – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengingatkan potensi risiko keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika standar higienitas dan pengawasan dapur tidak dijalankan secara ketat.
Hal itu disampaikan Andi Harun saat menghadiri peluncuran serentak 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto, Jumat 13 Februari 2026.
Andi Harun menegaskan, dapur SPPG bukan sekadar fasilitas memasak, melainkan infrastruktur strategis negara yang menyangkut langsung keselamatan dan kualitas gizi anak-anak sekolah, ibu hamil dan balita. Karena itu, seluruh tahapan operasional harus mematuhi standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin.
“Risiko seperti keracunan makanan tidak boleh terjadi. Maka kualitas, kebersihan, higienitas, hingga distribusi makanan harus benar-benar dijaga sesuai standar,” tegas Andi Harun.
Ia menekankan bahwa dapur SPPG merupakan perpanjangan tangan Badan Gizi Nasional. Dengan posisi tersebut, pengelola dapur wajib memastikan penggunaan alat pelindung diri (APD), manajemen waktu produksi, pengawasan kualitas bahan baku, hingga pengelolaan limbah berjalan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan masalah baru di lapangan. Semua harus sesuai standar, dari kandungan gizi, proses pengolahan, sampai makanan diterima anak-anak,” ujarnya.
Peluncuran nasional 1.179 dapur SPPG Polri ini menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap program pemenuhan gizi nasional. Di Samarinda, dapur SPPG Polri yang dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari telah beroperasi sejak 22 Oktober 2025.
Dapur tersebut saat ini melayani siswa dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, serta kelompok 3B (balita, ibu hamil, dan posyandu) di wilayah sekitar Samarinda Ulu. Produksi makanan dilakukan setiap hari kerja dengan sasaran ribuan porsi per hari.
Andi Harun menilai, skala layanan yang besar menuntut pengawasan berlapis agar mutu dan keamanan pangan tetap terjaga. Ia meminta agar setiap tahapan produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi diawasi secara konsisten.
“Ini bukan hanya soal makan kenyang, tapi soal kesehatan jangka panjang generasi muda. Disiplin terhadap SOP adalah kunci,” katanya.
Selain aspek kesehatan, ia juga menyoroti dimensi ekonomi dari Program MBG. Menurutnya, dapur SPPG harus memberi efek ganda bagi daerah dengan melibatkan pelaku usaha lokal dalam pengadaan bahan pangan.
“Kalau bahan pangan bisa disuplai dari pelaku usaha lokal, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan penerima MBG, tapi juga masyarakat sekitar,” ucapnya.
Pemerintah Kota Samarinda akan terus memantau pelaksanaan program tersebut agar tujuan pengentasan stunting dan peningkatan kualitas gizi benar-benar tercapai tanpa mengorbankan aspek keselamatan.
“Program ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Karena itu, tidak ada toleransi untuk kelalaian,” imbuhnya.
