Pasuruan, Natmed.id – Ribuan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026 jumlahnya mencapai 19.857 anak. Kondisi ini
menjadi perhatian pemerintah setempat.
Angka tersebut mencakup anak yang belum pernah mengenyam pendidikan, putus sekolah, maupun lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Pemerintah daerah menilai kondisi itu berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah terpadu melalui Program Gerakan Bangkit Kembali Belajar (Gerbang Kembar) untuk menekan angka anak-anak tak sekolah tersebut. Ia menyebut penanganan harus dilakukan secara terukur dan melibatkan seluruh perangkat daerah.
“Jumlah ATS ini harus segera ditangani dengan langkah konkret dan terintegrasi,” kata Rusdi saat ditemui di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Kamis 12 Febuari 2026.
Menurutnya, anak yang tidak melanjutkan pendidikan berpotensi menghadapi keterbatasan akses kerja dan berdampak pada pembangunan daerah. Ia menegaskan pemerintah daerah mendorong intervensi melalui pendidikan formal dan nonformal.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tri Krisni Astuti menjelaskan pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah dengan angka ATS tertinggi sebagai dasar intervensi program. Pendataan dilakukan bersama pemerintah kecamatan dan desa untuk memastikan sasaran tepat.
“Kami fokus pada pendataan rinci dan pendampingan agar anak bisa kembali belajar,” ujarnya.
Tri menambahkan sejumlah faktor penyebab meliputi kondisi ekonomi keluarga, kurangnya motivasi belajar, serta lingkungan sosial. Pemerintah daerah berupaya memberikan alternatif melalui pusat kegiatan belajar masyarakat dan program kesetaraan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko menyatakan koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk mendukung percepatan penanganan. Ia menilai kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program pendidikan.
Ia mengatakan pemerintah daerah menargetkan penurunan bertahap angka ATS mulai tahun ini melalui keterlibatan OPD, kecamatan, serta lembaga pendidikan.
Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pasuruan.
