Jakarta, Natmed.id – Industri galangan kapal di Kalimantan Timur tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Di tengah ambisi Indonesia memperkuat industri maritim, Kaltim kini berdiri sebagai salah satu pemain utama. Kaltim bahkan menempati posisi tiga besar nasional, terutama untuk produksi kapal handmade dan tugboat. Basisnya di Samarinda dan Balikpapan.
Di dua kota itu, denyut industri perkapalan sudah lama terasa. Namun peluangnya masih terbuka lebar. Selain menopang pertumbuhan ekonomi daerah, sektor ini juga menjanjikan efek berganda dari penyerapan tenaga kerja, pergerakan industri baja dan komponen, hingga jasa pendukung lainnya.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan komitmen daerahnya untuk mendorong sektor ini naik kelas. Saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia di Jakarta, Selasa 10 Februari 2026, ia menyebut dukungan pemerintah daerah bukan sekadar wacana.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami sangat mendukung revitalisasi galangan kapal ini,” ujar Rudy.
Dalam forum yang digagas Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasehat Kadin, Hashim Djojohadikusumo, Rudy melontarkan usulan berani. Fasilitas PPN hingga nol persen untuk industri galangan kapal. Menurutnya, insentif fiskal menjadi kunci agar harga kapal produksi dalam negeri bisa bersaing dengan produk impor.
Selama ini, persoalan harga menjadi batu sandungan. Banyak pemilik kapal lebih memilih membeli dari luar negeri karena dinilai lebih murah. Padahal, Indonesia memiliki 2.491 kapal berusia di atas 25 tahun yang seharusnya menjadi peluang pasar domestik untuk peremajaan dan docking docking.
Menteri Keuangan Purbaya yang menjadi narasumber merespons usulan itu secara terbuka. Ia menyatakan pemerintah siap memberi kemudahan, baik dari sisi perizinan maupun PPN, selama pelaku usaha berkomitmen memperkuat industri dalam negeri.
“Kalau mau industri domestik kita maju, demand domestik harus kita amankan,” tegasnya.
Artinya jelas, pasar dalam negeri tak boleh terus-menerus bocor ke luar. Dukungan fiskal bisa diberikan, asalkan produksi benar-benar dikerjakan di dalam negeri.
Hashim Djojohadikusumo bahkan mengungkapkan sikap tegas Presiden Prabowo terhadap pembelian kapal dari luar negeri. Ia menyebut Presiden sempat naik pitam ketika mengetahui kapal tanker Pertamina hendak dipesan dari Korea Selatan, hingga akhirnya order tersebut dibatalkan.
Masalahnya, kata Hashim, harga kapal dalam negeri masih tinggi bukan semata karena pelaku usaha, melainkan akibat berbagai regulasi dan beban biaya. Pemerintah, menurutnya, harus hadir merapikan aturan agar industri bisa lebih kompetitif.
“Saya tidak punya kepentingan. Saya hanya ingin bantu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dan lapangan kerja meningkat pesat,” ujarnya.
Bagi Kaltim, momentum ini datang di saat yang tepat. Secara geografis, provinsi ini berada di jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Ditambah lagi kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan meningkatkan mobilitas logistik dan kebutuhan kapal penunjang.
Indonesia adalah negara kepulauan. Distribusi barang dan logistik masih didominasi jalur laut. Artinya, kebutuhan kapal bukan isu musiman, melainkan kebutuhan struktural jangka panjang.
Rudy berharap industri galangan kapal tak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga kualitas. Ia mendorong peningkatan standar dari sekadar berlabel Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menuju standar internasional yaitu International Maritime Organization (IMO) agar produk Kaltim mampu menembus pasar global.
“Galangan kapal dan industri perkapalan itu padat karya, padat modal dan padat teknologi. Saya berharap akan lebih banyak kapal yang bisa diproduksi dari Kalimantan Timur,” katanya.
Jika regulasi dirapikan, insentif fiskal diberikan, dan pasar domestik diamankan, bukan mustahil Samarinda dan Balikpapan menjelma menjadi simpul industri maritim nasional. Dari tepian Mahakam hingga Teluk Balikpapan, suara mesin las dan dentang baja bisa menjadi simbol kebangkitan industri kapal Indonesia.
