Jakarta, Natmed.id – Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengakui persoalan validitas dan keterpaduan data masih menjadi hambatan utama dalam pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Kendala tersebut dinilai berdampak langsung pada efektivitas pembangunan fisik Kopdes yang ditargetkan pemerintah dalam skala nasional, termasuk risiko ketidaktepatan sasaran di tingkat desa dan kelurahan.
Ferry menyebut, pemerintah kerap kesulitan memperoleh data dasar yang akurat, mulai dari jumlah kepala keluarga hingga pola konsumsi kebutuhan pokok bersubsidi seperti LPG 3 kilogram dan pupuk bersubsidi.
“Kami mengalami kesulitan ketika membutuhkan data dasar di desa atau kelurahan. Misalnya jumlah kepala keluarga pengguna LPG 3 kilogram atau pupuk bersubsidi. Data seperti ini sangat menentukan desain gerai Kopdes,” ujar Ferry saat menghadiri Peluncuran Kolaborasi Satu Data Indonesia yang digelar Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin 26 Januari 2026.
Ketidakakuratan data berpotensi membuat pembangunan lebih dari 80 ribu gerai, gudang dan sarana Kopdes Merah Putih sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tidak berjalan optimal dan rawan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Koperasi telah melakukan berbagai pendekatan internal, mulai dari pengembangan aplikasi pendataan, pengumpulan data melalui numerator, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk analisis data.
Namun Ferry menegaskan, langkah-langkah teknis tersebut tidak akan efektif tanpa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
“Kalau tanpa kerja kolaboratif, persoalan data ini akan terus berulang. Masalah utamanya adalah validitas data yang rendah dan kesimpangsiuran basis data,” katanya.
Ia menilai implementasi Satu Data Indonesia menjadi kunci untuk mempercepat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memastikan pembangunan Kopdes Merah Putih berjalan berbasis kebutuhan riil masyarakat desa.
Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, yang menegaskan pembangunan nasional ke depan harus berlandaskan data yang akurat dan terintegrasi.
“Pembangunan harus berdasarkan data ilmiah. Satu Data Indonesia ke depan harus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita,” ujar Rachmat.
Peluncuran Kolaborasi Satu Data Indonesia turut dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri PANRB Rini Widyantini, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Duta Arsip Nasional Rieke Diah Pitaloka, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Tedi Rezalihadi, serta pimpinan kementerian dan lembaga terkait.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mewujudkan Satu Data Indonesia berbasis kebijakan pembangunan nasional.
